PADANG LAWAS UTARA, Sumutpos.jawapos.com – Kelangkaan pupuk bersubsidi, bahan bakar minyak (BBM), hingga gas elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Untuk mencari solusi, Pemkab Paluta menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Senin (6/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula UPTD Samsat Gunungtua itu merupakan bagian dari kunjungan kerja Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) VII dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi persoalan distribusi komoditas bersubsidi di daerah.
Rapat tersebut menjadi forum bersama untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus merumuskan langkah strategis agar distribusi barang-barang subsidi kembali berjalan efektif dan tepat sasaran.
Tiga isu utama menjadi fokus pembahasan, yakni kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani menjelang masa tanam, terbatasnya akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang, serta sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram yang selama ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Atasi Kulit Kusam dengan Cara Ini, Lihat Dulu Penyebabnya
Selain menginventarisasi berbagai persoalan di lapangan, peserta rapat juga mengevaluasi mekanisme distribusi yang dinilai masih menyisakan berbagai kendala sehingga memengaruhi ketersediaan komoditas subsidi di tingkat masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pertemuan tersebut diwakili jajaran pimpinan daerah, yakni Asisten I, Asisten II, dan Asisten III, bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mewakili Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si.
Sementara dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hadir Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dedi Jamiansyah Putra Harahap, S.STP., M.SP., serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, H. Heri Wahyudi Marpaung, S.STP., M.AP., bersama jajaran perangkat daerah lainnya.
Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri sembilan anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil VII yang berasal dari berbagai fraksi, yakni Aswin, Derliana Siregar, Syamsul Qamar, Tondi Roni Tua, Roby Agusman Harahap, Abdul Rahim Siregar, Syahrul Ependi Siregar, Hermansyah Lubis, dan Muniruddin.
Kehadiran para legislator tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Melalui forum koordinasi itu, seluruh pihak sepakat bahwa pengawasan terhadap jalur distribusi komoditas bersubsidi perlu diperketat agar penyaluran benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pengawasan yang lebih ketat juga dinilai penting untuk mencegah kebocoran distribusi, penyalahgunaan kuota, maupun praktik-praktik yang berpotensi menghambat ketersediaan pupuk, BBM, dan elpiji bersubsidi di tingkat masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, DPRD Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola distribusi, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap komoditas bersubsidi dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.(mag-12/han)
Editor : Johan Panjaitan