MEDAN, SUMUT POS- Sepinya pengunjung di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 mulai menimbulkan dampak serius bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membuka stan di arena pameran.
Harapan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar justru berubah menjadi kekecewaan lantaran minimnya transaksi akibat rendahnya jumlah pengunjung yang datang.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti. Ia menilai mahalnya harga tiket masuk PRSU telah menjadi penghalang utama masyarakat untuk datang sehingga tujuan penyelenggaraan PRSU sebagai ajang promosi produk daerah gagal tercapai.
Baca Juga: Baron Akhirnya Muncul di Sidang Korupsi Pengadaan Smarboard Langkat, Sebutkan Aliran Dana
Menurut Rudi, PRSU sejak awal dirancang sebagai wadah promosi bagi produk-produk unggulan Sumatera Utara, khususnya UMKM. Karena itu, kebijakan harga tiket yang dinilai memberatkan masyarakat justru bertolak belakang dengan semangat penyelenggaraan pesta rakyat tersebut.
"PRSU itu adalah ajang promosi. Kita harus memahami dulu apa makna dari sebuah ajang promosi. Sebagian besar penyelenggaraannya juga menggunakan anggaran APBD. Jadi target utamanya bukan mengejar pendapatan dari tiket masuk, tetapi bagaimana UMKM Sumatera Utara bisa dipromosikan dan dikenal masyarakat, bukan hanya di Sumatera Utara tetapi juga sampai ke luar daerah bahkan luar negeri," kata Rudi saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Jumat (10/7/2026).
Ia menegaskan, ketika harga tiket dibuat tinggi, masyarakat menjadi enggan datang. Dampaknya bukan hanya dirasakan pengunjung, tetapi paling berat justru dirasakan para pelaku UMKM yang telah mengeluarkan modal untuk menyewa stan dan membawa produk ke lokasi pameran.
"Dengan diberikannya harga tiket yang cukup mahal, itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan PRSU. Memang kita menginginkan adanya pendapatan daerah, tetapi itu bukan target utama. Kalau masyarakat tidak datang karena tiket mahal, berarti kita bukan lagi mempromosikan UMKM, tetapi justru menghambat perkembangan UMKM kita sendiri," tegasnya.
Rudi mengungkapkan, para pelaku UMKM telah mengeluarkan biaya untuk menyewa stan, mempersiapkan stok barang, hingga membayar biaya operasional selama mengikuti PRSU. Namun, minimnya jumlah pengunjung membuat banyak pedagang mengaku hanya memperoleh sedikit pembeli.
"UMKM itu tidak mendapatkan stan secara gratis. Mereka sudah membayar. Mereka sudah mengeluarkan modal. Kalau pengunjung sedikit karena tiket mahal, bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil? Mereka datang untuk berdagang, tetapi yang datang justru sangat sedikit," ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan hingga pelaksanaan PRSU berakhir. Panitia diminta segera mengevaluasi kebijakan harga tiket agar jumlah pengunjung dapat meningkat dan pelaku UMKM memiliki kesempatan memperoleh keuntungan.
"Kami berharap panitia segera meninjau ulang harga tiket sebelum PRSU selesai. Berikan kemudahan kepada masyarakat untuk datang. Kalau orang ramai datang, otomatis UMKM juga akan merasakan manfaatnya karena barang-barang mereka bisa terjual," katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itupun juga mengingatkan agar panitia tidak hanya berorientasi pada pemasukan dari penjualan tiket, tetapi mengutamakan keberhasilan para pelaku usaha yang menjadi peserta pameran.
"Jangan hanya mementingkan kepentingan panitia, tetapi tidak melihat kepentingan para pelaku usaha. Keberhasilan PRSU bukan diukur dari berapa banyak uang yang masuk dari tiket, tetapi dari seberapa besar transaksi yang terjadi di dalam arena pameran," katanya.
Menurut Rudi, kondisi ekonomi masyarakat yang masih lesu menjadi alasan kuat agar harga tiket dibuat lebih terjangkau. Di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih, tiket masuk yang mahal justru membuat masyarakat memilih untuk tidak datang.
Ia bahkan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi terhadap penyelenggaraan atau menurunkan harga tiket secara signifikan. Bahkan jika memungkinkan, tiket masuk digratiskan sehingga masyarakat dapat lebih leluasa mengunjungi PRSU.
"Kalau bisa memang digratiskan. Kalau pun belum memungkinkan, paling tidak harga tiket dibuat sangat terjangkau. Jangan sampai tiket menjadi penghalang masyarakat untuk menikmati PRSU dan membeli produk-produk UMKM," katanya.
Rudi juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan kesan bahwa penyelenggaraan PRSU lebih berorientasi pada bisnis dibandingkan pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Yang kita inginkan adalah terjadi transaksi jual beli yang besar di PRSU. Produk-produk unggulan Sumatera Utara, mulai dari kuliner, kerajinan, produk UMKM dari Tapanuli Selatan, ulos dari Tanah Karo, hingga berbagai hasil karya daerah lainnya benar-benar laku dan dikenal masyarakat. Kalau pedagang tetap sepi karena pengunjung sedikit, berarti tujuan PRSU sebagai pesta rakyat dan ajang promosi belum tercapai," pungkasnya.(san/ram)
Editor : Juli Rambe