DAIRI, Sumutpos.Jawapos.com– Dukungan terhadap operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM) kembali mengemuka. Kali ini, Forum Komunikasi Pemegang Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) menyambangi Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengajak lembaga legislatif bersinergi dalam mendukung investasi yang dinilai strategis bagi pembangunan daerah.
Audiensi yang berlangsung di Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Selasa (14/7/2026), dipimpin Ketua Umum FKPHUPD Saut Martua Ujung bersama Ketua Harian Aslim Padang. Turut hadir Rasmon Sinamo, Honny Lingga, Richard Kudadiri, Tunggul Bako, Naek Capah, Wahidin Lingga, Landong Bintang, Eben Manik, serta tokoh perempuan Pakpak, Delphi Masdiana Ujung.
Dalam pertemuan tersebut, Saut Martua Ujung menegaskan bahwa kehadiran FKPHUPD merupakan bentuk silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi agar DPRD Dairi ikut memperkuat dukungan terhadap investasi PT DPM.
Menurutnya, investasi di sektor pertambangan memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
"Kami memandang investasi PT DPM dapat menjadi salah satu motor penggerak kemajuan Kabupaten Dairi. Karena itu, FKPHUPD secara tegas mendukung operasional perusahaan," ujar Saut.
Baca Juga: Inggris vs Argentina: Bellingham dan Messi Mengejar Jejak Abadi Maradona
Ia juga mengungkapkan bahwa dukungan tersebut bukan hal baru. Sebelumnya, pernyataan sikap FKPHUPD yang mewakili 19 marga suku Pakpak telah disampaikan kepada sejumlah lembaga pemerintah di Jakarta sebagai bentuk komitmen mendukung investasi di Dairi.
Senada dengan itu, Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang mengatakan audiensi dilakukan untuk mendorong DPRD Dairi terus bersinergi bersama masyarakat dalam mendukung percepatan operasional PT DPM.
Menurut Aslim, perusahaan telah mengantongi berbagai perizinan, termasuk persetujuan kelayakan lingkungan. Karena itu, masyarakat yang mendukung berharap operasional perusahaan dapat segera dimulai.
"Kami melihat kehadiran investor akan membawa manfaat nyata. Lapangan pekerjaan akan terbuka, aktivitas ekonomi meningkat, dan masyarakat memperoleh peluang usaha baru," katanya.
Baca Juga: Garuda Indonesia Ubah Aturan Bagasi Mulai 1 September 2026, Kini Berdasarkan Jumlah Koper
Menanggapi adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat, Aslim menilai hal tersebut tidak mencerminkan keseluruhan aspirasi warga Dairi.
Ia juga menanggapi berbagai isu mengenai potensi bencana maupun ancaman terhadap ruang hidup masyarakat yang selama ini disampaikan pihak penolak.
"Menurut kami, pemerintah tentu telah melakukan kajian sebelum menerbitkan izin. Karena itu kami menghormati proses yang sudah berjalan dan tetap mendukung investasi ini," ujarnya.
Sementara itu, tokoh perempuan Pakpak, Delphi Masdiana Ujung, berharap pemerintah daerah bersama DPRD mengambil langkah konkret dalam menyikapi pro dan kontra terhadap investasi di Kabupaten Dairi.
Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, keberadaan investor menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"PAD Dairi masih relatif rendah. Karena itu kehadiran investor sangat dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat terus berjalan," katanya.
Delphi juga membantah anggapan bahwa operasional PT DPM akan mengancam kehidupan perempuan maupun anak.
Ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak terkait isu tersebut dan menyebut tidak ditemukan data yang mendukung tudingan tersebut.
"Justru kami melihat peluang pemberdayaan perempuan akan semakin terbuka apabila investasi ini berjalan," ujarnya.
Baca Juga: MTsN 2 Labura Deklarasikan Anti-Bullying, Kemenag Dorong Madrasah Jadi Ruang Aman dan Berkarakter
Selain membahas investasi, pertemuan tersebut juga menyinggung pentingnya pelestarian budaya Pakpak. FKPHUPD mendorong agar Pesta Budaya Njuah-Njuah dapat ditetapkan sebagai agenda rutin pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya lokal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani menegaskan bahwa sikap DPRD terhadap investasi PT DPM tetap konsisten, yakni mendukung kehadiran dan operasional perusahaan.
Ia menyatakan DPRD menghormati keputusan pemerintah pusat yang telah menerbitkan addendum persetujuan kelayakan lingkungan PT DPM melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
"Apa yang disampaikan FKPHUPD sejalan dengan pandangan kami. Iklim investasi yang masuk ke Kabupaten Dairi harus didukung karena pembangunan tidak mungkin hanya mengandalkan APBD, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran," ujar Sabam.
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah membuat investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sebagai informasi, PT Dairi Prima Mineral merupakan perusahaan pertambangan timah hitam dan seng yang berlokasi di kawasan Sopo Komil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. (rud/han)
Editor : Johan Panjaitan