Pengamat Minta Pemprovsu Pisahkan Kembali Dinas Perindag dan ESDM

Juli Rambe • Dipublikasikan Selasa, 21 Juli 2026 | 23:00 WIB
Pengamat Kebijakan Publik Sumut, Rafriandi Nasution. (Dok: Rafriandi Nasution)
Pengamat Kebijakan Publik Sumut, Rafriandi Nasution. (Dok: Rafriandi Nasution)

 

MEDAN, SUMUT POS- Pengamat Kebijakan Publik Sumut, Rafriandi Nasution meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) serius menangani kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berlangsung lebih sepekan di Sumut.

Ia menegaskan, agar Pemprov Sumut kembali memisahkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM), yakni antara Perindag dan ESDM masing masing dipisah menjadi dinas, agar masing masing dapat fokus menangani pertambangan dan mineral, termasuk terkait BBM ini. Sehingga ke depan ESDM dapat berkomunikasi langsung dengan Kementerian ESDM.

Baca Juga: Kisah Inspiratif Petani Melon Chaidir Saleh, Mulai dari Gagal Panen, Bangkrut, Kena Stroke, dan Banjir Bandang, dan Kini Jadi Mentor

"Dinas ESDM periode sebelumnya pernah ada sebelum disatukan di masa kepemimpinan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Melihat dinamika ekonomi sumberdaya alam di Sumut dan sebagai upaya perlindungan terhadap bahaya bencana dan serta masa depan kesejahteraan rakyat Sumut .Maka perlu dikembalikan Dinas ESDM Provinsi Sumut tersebut," kata Rafriandi kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (21/7).

Ia menilai, PT Pertamina Patra Niaga sudah tidak profesional dalam menangani masalah kelangkaan BBM di Sumut. Antrean panjang yang terjadi selama sepekan menunjukkan kinerja Pertamina yang semrawut.

"Padahal teknologi sudah canggih, tapi penanganan antrean BBM terkesan abal abal, masih manual. Kenapa sewaktu terjadi antrean panjang itu, Pertamina tidak menyalurkan BBM ke Pertamini Pertamini yang ada selama ini, untuk mencegah padatnya masyarakat mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Semua yang bertugas di Pertamina harus dievaluasi, baik dari pimpinan pucuknya hingga sopir truknya," tegasnya.

Menurut Rafriandi, Sumut ini adalah salah satu provinsi besar di Indonesia, penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar ke pusat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD.

"Jadi jangan dianggap enteng. Sumut bukan provinsi 'kaleng kaleng. Jadi harus diutamakan juga kebutuhan masyarakatnya, termasuk BBM," bebernya.

Rafriandi berharap, agar Gubernur Sumut, Bobby Nasution dapat mengambil langkah cepat sebagai solusi mengatasi masalah BBM ini.

"Segera ambil tindakan, ganti semua pemimpin di PT Pertamina Patra Niaga hingga ke petugas paling bawahnya, yakni supir truknya. Rombak dan evaluasi. Dan kita sarankan, agar Bobby juga memisahkan kembali antara Perindag dan ESDM agar masing masing menjadi Dinas kembali," tandasnya. (dwi/ram)

 

Editor : Juli Rambe
antre di spbu bbm subsidi