STABAT, Sumutpos.jawapos.com – Ratusan pekerja dan warga yang menggantungkan hidup pada operasional Tempat Hiburan Malam (THM) BN mendatangi Kantor Bupati Langkat di Stabat, Selasa (28/7/2026). Mereka datang membawa satu harapan: pemerintah membuka ruang dialog dan menunda penyegelan tempat usaha yang dinilai mengancam mata pencarian ratusan keluarga.
Aksi yang digelar oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara (AMMSU) itu berlangsung dinamis. Ketegangan sempat terjadi ketika para demonstran berusaha menyampaikan aspirasi, sementara belum ada pejabat pemerintah yang menemui mereka. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya demonstrasi pun tak terhindarkan.
Meski demikian, massa menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan penyegelan.
"Kami tidak menolak penegakan aturan. Yang kami minta adalah kesempatan untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku," seru Bagas, salah seorang orator aksi, disambut sorakan peserta demonstrasi.
Selain meminta penundaan penyegelan, massa juga mendesak pemerintah memberikan pendampingan dalam proses pemenuhan perizinan agar operasional usaha dapat berjalan sesuai regulasi.
Soroti Nasib Ratusan Pekerja
Dalam orasinya, para demonstran menilai penutupan THM BN tidak hanya berdampak pada pemilik usaha, tetapi juga ratusan pekerja dan masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di lokasi tersebut.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya melihat aspek penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan dirasakan masyarakat," ujar orator lainnya, Eric.
Di bawah terik matahari, massa tetap bertahan di halaman Kantor Bupati Langkat sambil menunggu kehadiran Plt Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti. Mereka berharap pemerintah bersedia membuka ruang komunikasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog.
"Kami berharap setiap kebijakan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Di balik setiap usaha ada banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya. Ambillah keputusan yang adil dan tidak merugikan rakyat kecil yang mencari nafkah secara halal," kata koordinator aksi.
Sujud Massal Warnai Aksi
Momen paling menyentuh terjadi menjelang akhir demonstrasi. Ratusan peserta aksi serentak bersujud menghadap Kantor Bupati Langkat. Tangis pecah di tengah kerumunan saat mereka memanjatkan doa dan memohon agar pemerintah mempertimbangkan nasib para pekerja yang kini dihantui ketidakpastian.
Bagi mereka, THM BN bukan sekadar tempat usaha, melainkan sumber penghidupan yang menopang kebutuhan keluarga sehari-hari.
Pemkab Langkat Buka Ruang Dialog
Setelah berlangsung cukup lama, aspirasi massa akhirnya diterima Pemerintah Kabupaten Langkat. Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat, Amril, menemui peserta aksi dan menerima sepuluh orang perwakilan demonstran untuk berdialog di Kantor Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Langkat menyatakan akan segera membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Pemerintah berencana mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan mahasiswa, masyarakat, serta manajemen THM BN guna membahas persoalan perizinan operasional dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Baca Juga: Ketua PDIP Sumut Kritik Sistem MBG, Sebut Mekanisme Saat Ini Buka Celah Korupsi
Pemerintah berharap penyelesaian persoalan dapat ditempuh melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, massa menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi para pekerja sekaligus tetap menghormati aturan yang berlaku. Mereka berharap dialog yang dijanjikan pemerintah benar-benar menjadi jalan keluar atas polemik yang kini menjadi perhatian publik di Kabupaten Langkat. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan