LUBUKPAKAM, Sumutpos.jawapos.com – Kehadiran Direktur RSUD Amri Tambunan, dr. Erlinda Yani, dengan mobil dinas baru berujung sorotan tajam dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2025.
Bukan semata soal kendaraan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang mempertanyakan sumber pengadaan mobil tersebut serta relevansinya dengan kebutuhan pelayanan publik di rumah sakit milik pemerintah daerah.
Sorotan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Deliserdang, Senin (10/8/2026). Erlinda datang menggunakan Mitsubishi Destinator Ultimate berwarna putih dengan nomor polisi BK 1421 M. Kendaraan tersebut disebut memiliki nilai sekitar Rp487 juta hingga Rp517 juta dan sebelumnya diperuntukkan bagi Ketua DPRD Deliserdang.
Baca Juga: Pemko Binjai Raih Penghargaan Kematangan UKPBJ Level 3 Kategori Proaktif
Ketika mobil tersebut dipertanyakan, anggota Banggar DPRD Deliserdang, Dr. Misnan Aljawi, langsung meminta penjelasan mengenai sumber anggarannya.
“Ini pakai BLUD atau pakai APBD?” tanya Misnan.
Erlinda menjawab singkat bahwa kendaraan tersebut berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“CSR,” jawabnya.
Jawaban itu justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Misnan meminta pihak RSUD menjelaskan secara terbuka perusahaan yang memberikan CSR tersebut serta mekanisme pemberiannya.
“CSR? Tolong jelaskan CSR dari mana. Dari Bank Sumut kah, dari perusahaan kah? Kok bisa pula mobil dinas direktur rumah sakit. Aneh juga ini,” ujar Misnan.
Dalam rapat tersebut, Misnan juga meminta RSUD Amri Tambunan menyerahkan data rinci penggunaan anggaran sekitar Rp120 miliar yang diterima rumah sakit melalui APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Bulog Sumut Bantah 52 Ribu Ton Beras dan 1,2 ribu Ton Minyakita Mengendap
Ia menegaskan, rincian penggunaan anggaran tersebut diperlukan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Bahkan, pimpinan DPRD disebut berencana melakukan uji petik untuk memastikan penggunaan anggaran di lapangan.
“Seratus dua puluh miliar itu, tolong kami minta datanya. Jadi ibu print ke mana penggunaannya. Karena nanti pimpinan DPRD mengusulkan mau uji petik ke lapangan,” tegasnya.
Soroti Komunikasi dan Pelayanan
Sorotan Banggar tidak berhenti pada persoalan mobil. Misnan juga menyampaikan kritik terkait komunikasi antara jajaran DPRD dengan manajemen RSUD Amri Tambunan.
Menurutnya, komunikasi dengan direktur rumah sakit selama ini dinilai sulit, padahal DPRD berkepentingan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
“Saya jujur, penilaian saya semenjak direkturnya ibu, saya menilai turun drastis, baik dari pelayanan, komunikasi maupun kepuasan warga Deliserdang,” kata Misnan.
Ia bahkan mengaku memilih mengarahkan konstituennya yang membutuhkan pelayanan kesehatan ke rumah sakit swasta karena menilai komunikasi yang dibutuhkan lebih mudah.
Pernyataan tersebut menjadi kritik keras terhadap pengelolaan rumah sakit daerah yang semestinya menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Mobil Direktur Ada, Mobil Donor Darah Belum Ada
Ironi lain kemudian mencuat dalam rapat. Di tengah hadirnya kendaraan baru untuk direktur, RSUD Amri Tambunan justru disebut belum memiliki mobil donor darah.
Anggota Banggar, Zul Amri, mempertanyakan mengapa kebutuhan kendaraan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tidak lebih dahulu diperjuangkan melalui skema CSR.
Pertanyaan itu kemudian mendapat respons dari Wakil Ketua DPRD Deliserdang sekaligus Koordinator Banggar, H. Hamdani Syahputra.
“Kenapa tidak mengajukan CSR ke bank lagi? Semestinya lebih baik mobil donor darah yang lebih layak dibandingkan mobil dinas untuk direktur,” sindir Hamdani.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena RSUD Amri Tambunan diketahui mengajukan penambahan anggaran dalam P-APBD 2025 sebesar Rp1,5 miliar untuk pengadaan mobil donor darah.
Baca Juga: Sering Dianggap Sama, Ini Beda Tauge dan Kecambah
Bagi Banggar, kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar mengenai skala prioritas pengadaan. Ketika fasilitas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat masih membutuhkan dukungan anggaran, keberadaan mobil mewah untuk pejabat rumah sakit menjadi sesuatu yang patut dijelaskan secara transparan.
Asal CSR Diminta Dibuka Terang
Di tengah perdebatan tersebut, Hamdani kembali meminta penegasan mengenai sumber CSR kendaraan.
“Dari mana CSR-nya, Bu?” tanya Hamdani.
“Dari Bank Mega Syariah, Pak,” jawab Erlinda.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan pertanyaan Banggar. Sebab, penggunaan dana CSR untuk kendaraan dinas direktur rumah sakit dinilai perlu memiliki dasar dan mekanisme yang jelas, termasuk mengenai tujuan pemberian, bentuk kerja sama, hingga peruntukan kendaraan.
Terlebih, secara kasat mata, mobil tersebut disebut tidak memiliki logo atau penanda yang menunjukkan bahwa kendaraan itu merupakan bantuan CSR.
Karena itu, DPRD meminta dokumen pendukung agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pernyataan lisan dalam forum rapat.
Di sisi lain, penting untuk memastikan terlebih dahulu ketentuan dan dokumen resmi terkait pemberian CSR tersebut sebelum menarik kesimpulan mengenai tepat atau tidaknya peruntukan kendaraan.
Sistem Besuk Juga Dipersoalkan
Selain persoalan kendaraan dan anggaran, sistem kunjungan pasien di RSUD Amri Tambunan turut menjadi perhatian.
Misnan menilai pembatasan jumlah pengunjung yang hanya memperbolehkan satu orang dinilai perlu dievaluasi. Menurutnya, pembatasan yang masih terasa seperti pola masa pandemi Covid-19 seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.
Ia bahkan mengaku pernah ditegur petugas ketika hendak menjenguk anggota atau konstituennya yang sedang dirawat.
Baca Juga: Rakernas II Patambor Penuh Sukacita, Dr Jenry Cardo Manurung: Ini Momentum Meneguhkan Persatuan
“Tolonglah dikasih toleransi, jangan dipatok harga mati,” ujarnya.
Bagi DPRD, pembenahan rumah sakit bukan hanya menyangkut fasilitas fisik dan anggaran, tetapi juga menyentuh aspek komunikasi, kenyamanan pasien, keluarga pasien, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
Karena dokumen penggunaan anggaran yang diminta Banggar belum disampaikan secara lengkap, rapat akhirnya diskors. Pembahasan akan dilanjutkan setelah pihak RSUD Amri Tambunan menyerahkan rincian penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025.
Kini, bola berada di tangan manajemen RSUD. Penjelasan mengenai sumber CSR, mekanisme pengadaan kendaraan, penggunaan anggaran Rp120 miliar, hingga alasan pengajuan mobil donor darah menjadi hal yang ditunggu DPRD.(btr/han)
Editor : Johan Panjaitan