LUBUKPAKAM, sumutpos.jawapos.com – Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2026 senilai Rp507,4 miliar menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deliserdang.

Koordinator Banggar DPRD Deliserdang H Hamdani Syahputra menyebut persoalan utama bukan semata besarnya anggaran yang bergeser, melainkan mekanisme pemberitahuan kepada DPRD. Ia menilai terdapat jeda antara masuknya pemberitahuan melalui aplikasi Srikandi dengan diterimanya dokumen fisik oleh pimpinan DPRD.

Hamdani yang juga Wakil Ketua DPRD Deliserdang mengatakan, berdasarkan penelusuran di aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), pemberitahuan pergeseran APBD masuk sebanyak tiga kali.

Pemberitahuan pertama terkait Perubahan atas Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 82 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 tercatat masuk pada Selasa, 24 Februari 2026.

Baca Juga: 42 Siswa SMKN 1 Merdeka Masih Dirawat, 2 Dirujuk ke Medan

Kemudian pemberitahuan kedua masuk pada Senin, 4 Mei 2026. Selanjutnya, pemberitahuan ketiga tercatat pada 12 Juni 2026.

Namun, menurut Hamdani, dokumen fisik berupa surat dan buku dokumen pergeseran baru diterima DPRD pada September.

“Fisik berupa surat dan dokumen yang diterima untuk perubahan pertama dan kedua pada tanggal 9 September 2026, sedangkan untuk perubahan ketiga tanggal 10 September 2026,” kata Hamdani, Kamis (17/9/2026).

Ia mempersoalkan kondisi tersebut karena menurutnya pelaksanaan anggaran hasil pergeseran sudah berjalan lebih dahulu.

“Sementara pihak Pemkab Deliserdang sudah melakukan pengerjaan ataupun pemakaian anggaran. Dari bulan Februari sudah pakai yang pergeseran pertama, bulan April pergeseran kedua dan di bulan Juni pergeseran ketiga,” tegasnya.

Hamdani berpendapat, pemberitahuan kepada pimpinan DPRD semestinya disertai dokumen pergeseran anggaran sehingga lembaga legislatif dapat mengetahui perubahan yang dilakukan pemerintah daerah.