PALUTA, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mengajukan perubahan signifikan terhadap postur APBD Tahun Anggaran 2026. Target pendapatan daerah diproyeksikan bertambah Rp95,58 miliar, dari sebelumnya Rp1,07 triliun menjadi Rp1,17 triliun.
Rancangan tersebut disampaikan Bupati Padang Lawas Utara H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., saat menyerahkan Nota Penjelasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Paluta, Selasa (11/8/2026).
Baca Juga: Piala Dunia Menolaknya, Omar Artan Kini Pimpin Duel PSG vs Aston Villa
Di hadapan jajaran DPRD, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., M.M., para pimpinan OPD, hingga camat se-Paluta, Bupati menjelaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan dinamika kondisi di lapangan.
Selain itu, penyesuaian juga mencakup pergeseran alokasi belanja antarorganisasi, perubahan regulasi pemerintah pusat, serta optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pendapatan Naik, Belanja Ikut Melonjak
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah menjadi salah satu sektor yang mengalami peningkatan paling mencolok.
Target pendapatan naik Rp95,58 miliar menjadi Rp1,17 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp67,12 miliar, pendapatan transfer Rp1,08 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp18,96 miliar.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut berjalan beriringan dengan kenaikan belanja daerah. Pemkab Paluta memproyeksikan belanja meningkat Rp115,68 miliar, dari Rp1,06 triliun menjadi Rp1,18 triliun.
Baca Juga: Pria Bertato yang Ditemukan Tewas di Jalinsum Aekledong Teridentifikasi, Ini Sosoknya
Belanja tersebut dialokasikan ke sejumlah pos, yakni belanja operasi sebesar Rp748,78 miliar, belanja modal Rp118,08 miliar, belanja tidak terduga Rp2,8 miliar, serta belanja transfer Rp312,81 miliar.
Dengan postur tersebut, APBD Perubahan 2026 mengalami defisit Rp10,19 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan defisit tersebut telah ditutup melalui penerimaan pembiayaan neto sehingga struktur anggaran tetap terjaga.
“Defisit tersebut ditutup sepenuhnya melalui Penerimaan Pembiayaan Neto sebesar Rp10,19 miliar, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan Rp34,34 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk cicilan utang jatuh tempo sebesar Rp24,14 miliar,” jelas Reski Basyah.
Ekonomi Disesuaikan, 10 Program Jadi Prioritas
Perubahan APBD juga dibarengi dengan penyesuaian sejumlah indikator ekonomi makro daerah.
Pertumbuhan ekonomi Paluta untuk 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 4,8–4,9 persen. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dipatok sekitar Rp68,7 juta.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penyesuaian dan diproyeksikan berada pada kisaran 3,5–3,7 persen.
Baca Juga: Polsek Kuala Ringkus Penanam Ganja di Langkat, Berdalih untuk Konsumsi Sendiri
Di tengah perubahan postur anggaran dan indikator ekonomi tersebut, Pemkab Paluta menegaskan bahwa belanja tetap diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ada 10 program prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah, yakni:
- Pendidikan untuk Semua
- Kesehatan untuk Semua
- Gemar Olahraga
- UMKM dan IKM Naik Kelas
- Cipta Kerja
- Bantu Petani
- Hapus Miskin
- Jalan Mulus, Rumah Layak, dan Irigasi Mengalir
- Layanan Keliling
- Paluta Mengaji dan Berbudaya
Sepuluh program tersebut menjadi arah utama penggunaan anggaran di tengah perubahan kondisi fiskal daerah. Pemerintah berharap peningkatan kapasitas anggaran tidak berhenti pada perubahan angka di atas kertas, tetapi benar-benar berujung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Bezzecchi Bangkit! Dua Podium di Silverstone Jadi Jawaban atas Masa Sulit
Menutup penyampaiannya, Bupati Reski Basyah menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif, legislatif, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan.
Pemkab Paluta berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS TA 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan begitu, penyesuaian anggaran dapat segera diterjemahkan menjadi program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (mag-12/han)
Editor : Johan Panjaitan