MEDAN, SUMUT POS- Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendukung gagasan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk menggagas konsep pengelolaan investasi dan aset daerah seperti Danantara versi Sumatera.
Menurut Rudi, gagasan tersebut dapat menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.
"Sumatera ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar, baik perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya. Tetapi selama ini sebagian besar masih dikuasai atau kewenangannya ada di pemerintah pusat," kata Rudi saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Kamis (10/9/2026).
Baca Juga: Pertamina EP Pangkalan Susu Beri Bantuan Tanggap Darurat ke Sei Lepan dan Besitang
Karena itu, Rudi menilai diperlukan regulasi dari pemerintah pusat yang memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah provinsi di Sumatera untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerah.
"Kalau diberikan ruang dan kebebasan yang lebih luas kepada provinsi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang kita punya, saya kira dampaknya terhadap perekonomian akan sangat positif," ujarnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, hilirisasi tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam di daerahnya dieksploitasi.
Ia juga menilai penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dapat menjadi salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi Sumatera dibandingkan Pulau Jawa.
"Kalau kita bisa mengelola sendiri, kemudian dilakukan hilirisasi, misalnya membangun smelter dan pabrik, tentu nilai tambahnya akan tinggal di Sumatera. Lapangan pekerjaan juga terbuka dan ekonomi masyarakat akan ikut bergerak," katanya.
Namun, Rudi memberikan catatan terhadap konsep Danantara versi Sumatera tersebut. Ia mengingatkan agar kebijakan yang nantinya dibuat pemerintah pusat tidak hanya memberikan ruang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendirikan perusahaan baru.
Rudi menegaskan, pemerintah provinsi jangan sampai dibebani kewajiban mengeluarkan anggaran besar dari APBD hanya untuk membentuk dan menjalankan perusahaan-perusahaan baru.
"Jangan sampai peluang ini justru menjadi beban bagi provinsi. Kalau hanya diberikan kewenangan membuat BUMD atau perusahaan baru, tetapi tidak diberikan ruang untuk mengelola potensi yang ada, itu tentu akan menjadi persoalan," tegasnya.
Rudi juga mendorong agar seluruh gubernur di Pulau Sumatera dapat duduk bersama untuk membahas konsep tersebut secara lebih serius. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki satu pandangan ketika menyampaikan aspirasi mengenai pengelolaan sumber daya dan pengembangan ekonomi kepada pemerintah pusat.
Rudi menambahkan, dirinya secara pribadi mendukung langkah Bobby Nasution untuk mendorong adanya konsep pengelolaan ekonomi dan investasi yang lebih terintegrasi di Sumatera.
Namun, dukungan tersebut diberikan dengan syarat utama, yakni kebijakan yang dihasilkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menambah beban fiskal pemerintah daerah.
"Saya pribadi mendukung apa yang digagas Pak Gubernur. Tetapi tentu harus ada skema yang jelas, jangan sampai kemudian membebani APBD. Yang kita harapkan adalah bagaimana potensi yang besar ini bisa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe