MEDAN, SUMUT POS- Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Hendra Cipta, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap jajaran Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang dinilai bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya KPPG Kabupaten Karo dan KPPG Medan.
Desakan tersebut disampaikan Hendra menyusul kembali puluhan siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan dalam program MBG.
Menurut Hendra, kejadian yang kembali terjadi di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa persoalan pengawasan dalam pelaksanaan MBG tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden biasa.
Baca Juga: Puluhan Siswa SMK 1 Merdeka Karo Kembali Masuk RS, KPPG Medan Pastikan SPPG Disuspend
Hendra menilai kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengawasan program di tingkat daerah.
"Saya kira harus ada tindakan tegas. Kalau sudah berulang seperti ini, KPPG Karo harus dievaluasi dan kalau memang terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasan, harus dicopot," tegas Hendra saat memberikan keteranganya kepada Sumut Pos, Selasa (15/9/2026).
Ia juga meminta BGN tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Menurutnya, tanggung jawab pengawasan juga harus diarahkan kepada jajaran yang memiliki tugas memastikan standar keamanan pangan dan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.
"Jangan hanya dapurnya yang disalahkan atau ditangguhkan. Pengawasnya juga harus bertanggung jawab. Kalau pengawasan berjalan dengan baik, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah," ujarnya.
Hendra bahkan meminta evaluasi tidak berhenti pada KPPG Karo. Menurutnya, BGN perlu melihat kinerja pengawasan di wilayah yang lebih luas, termasuk KPPG Medan dan jajaran BGN Sumut yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
"Kalau ada persoalan berulang, bukan hanya Karo yang harus dievaluasi. KPPG Medan dan jajaran BGN di Sumatera Utara juga harus diperiksa sejauh mana pengawasannya berjalan," katanya.
Menurut Hendra, keberadaan tenaga pengawas, ahli gizi dan tenaga profesional lainnya di dalam pelaksanaan MBG semestinya mampu menjadi sistem pengamanan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
"Di setiap dapur itu ada ahli gizi dan ada tenaga yang bertugas memastikan makanan aman. Maka kita ingin tahu, pengawasannya seperti apa sampai kejadian seperti ini kembali terjadi," kata Hendra.
Hendra menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan keberadaan program MBG secara keseluruhan. Sebaliknya, ia menilai program yang merupakan salah satu program nasional pemerintahan Presiden Prabowo tersebut memiliki tujuan yang sangat baik karena menyasar pemenuhan gizi anak-anak dan masyarakat.
"Program MBG ini program yang sangat baik dan tidak perlu dihentikan. Tetapi pelaksanaannya harus diperbaiki dan pengawasannya harus diperketat. Jangan sampai program yang baik justru mencederai dirinya sendiri karena kelalaian di lapangan," tegasnya.
Menurut Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan memeriksa seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari kondisi dapur, sanitasi, kebersihan lingkungan, pengolahan bahan makanan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
"BGN Pusat harus memanggil dan mengevaluasi seluruh pengawasnya. Kita ingin laporan yang objektif, bukan sekadar laporan bahwa semuanya berjalan baik. Kalau ada kelalaian, harus ada sanksi yang jelas," ujarnya.
Hendra juga mendesak agar pemerintah daerah ikut mengambil peran dalam memastikan keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat MBG. Pemerintah Kabupaten Karo, menurutnya, tidak boleh hanya menunggu hasil pemeriksaan dari BGN, tetapi harus aktif memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan kesehatan secara maksimal.
Ia menambahkan, apabila dari hasil evaluasi ditemukan adanya kelalaian serius dalam pengawasan, pencopotan pejabat yang bertanggung jawab harus menjadi pilihan.
"Kalau memang terbukti lalai, jangan ragu untuk mencopot. Kita bicara soal keselamatan anak-anak. Ini bukan persoalan administratif semata, tetapi menyangkut kesehatan dan masa depan mereka," pungkas Hendra.(san/ram)
Editor : Juli Rambe