BPBD Sumut akan Adakan Rapat Kordinasi dengan Pemkab/Pemko, Siapkan Langkah Antisipasi Bencana

Juli Rambe • Dipublikasikan Senin, 12 Oktober 2026 | 15:14 WIB
Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih.(Dok : Ihsan Syahreza/Sumut Pos)
Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih.(Dok : Ihsan Syahreza/Sumut Pos)

 

MEDAN, SUMUT POS- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi bencana banjir, tanah longsor, dan banjir bandang menjelang puncak musim hujan pada Oktober hingga November 2026.

Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, mengatakan pemerintah provinsi akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

“Dalam waktu dekat, minggu ini atau paling lambat minggu depan, kita akan melaksanakan rapat persiapan untuk menghadapi puncak musim hujan,” ujar Tuahta saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Senin (12/10/2026).

Baca Juga: Rico Waas Tegaskan Pembangunan Blok Petisah Tidak Gunakan APBD, Operasional sebelum Ramadan 1448

Ia menjelaskan, rapat tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kementerian dan lembaga terkait, bupati dan wali kota, hingga seluruh kepala BPBD kabupaten/kota se-Sumut.

“Kita akan mengundang seluruh stakeholder, mulai dari pimpinan OPD provinsi, kementerian dan lembaga, bupati dan wali kota, serta kepala BPBD kabupaten/kota se-Sumatera Utara,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, setiap daerah diharapkan dapat mempersiapkan langkah mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan personel, serta memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan dengan baik apabila terjadi kondisi darurat.

“Tujuan kita adalah mengantisipasi agar kejadian seperti tahun lalu tidak terulang. Karena itu, seluruh pihak harus mempersiapkan diri, terutama pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki wilayah dengan potensi kerawanan bencana,” ungkapnya.

Instruksi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta melakukan upaya mitigasi bencana di wilayah masing-masing.

“Selain rapat koordinasi, kita juga akan menyiapkan instruksi gubernur. Di dalamnya akan ada poin-poin penting mengenai kesiapsiagaan yang harus dilakukan di lapangan,” jelasnya.

Berdasarkan informasi BMKG dan pengalaman kejadian bencana pada tahun sebelumnya, terdapat sejumlah wilayah di Sumatera Utara yang menjadi perhatian dalam upaya antisipasi banjir.

Sembilan daerah yang perlu diwaspadai tersebut meliputi Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kota Binjai, dan Kota Tebingtinggi.

Daerah-daerah tersebut menjadi perhatian karena adanya potensi kerawanan banjir berdasarkan informasi cuaca dan pengalaman kejadian sebelumnya.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, hingga banjir bandang, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai, lereng perbukitan, serta wilayah yang sebelumnya pernah terdampak banjir dan longsor diimbau meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras terjadi.

Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan informasi peringatan dini tersampaikan kepada masyarakat dengan cepat, sehingga warga memiliki waktu untuk melakukan langkah penyelamatan apabila kondisi di lingkungan mereka menunjukkan tanda-tanda bahaya.

“Melalui koordinasi ini, kita ingin seluruh daerah lebih siap menghadapi puncak musim hujan. Jangan sampai ketika bencana terjadi, kita baru melakukan persiapan. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini,” pungkasnya..(san/ram)

 

Editor : Juli Rambe
bpbd sumut antisipasi banjir Banjir di Sumatera