TEBINGTINGGI, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi berhasil meraih predikat Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Sumut Award 2026. Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Namun, penghargaan tersebut juga membawa tantangan tersendiri. Dengan standar penilaian yang semakin tinggi, predikat Informatif tidak cukup dipertahankan melalui kelengkapan administrasi. Pemerintah dituntut memastikan informasi publik tersedia secara akurat, diperbarui secara berkala, dan mudah diakses masyarakat.
Penghargaan diserahkan dalam acara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026). Pemko Tebingtinggi menerima penghargaan tersebut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Baca Juga: PCNU Tebing Tinggi Desak Aparat Berani Sikat Kejahatan dan Bekingnya
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, yang hadir mewakili Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan badan publik tidak semata-mata diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi juga dari manfaat keterbukaan informasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja di setiap instansi pemerintah, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Pengelolaan data yang tertib, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan teknologi digital perlu berjalan beriringan dengan perlindungan data pribadi.
Surya berharap, predikat Informatif yang diraih sejumlah badan publik di Sumatera Utara menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus mendorong instansi lain melakukan pembenahan serupa.
Penekanan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidha Farwa. Ia menilai penguatan PPID dan transformasi digital menjadi kunci untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.
Baca Juga: Midea Paling Ideal Hadir di Medan, Perkenalkan Ekosistem AI SMART MASTER
Menurut Hafidha, monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi mengukur kepatuhan badan publik terhadap ketentuan yang berlaku. Evaluasi tersebut juga harus menjadi instrumen perbaikan mutu pelayanan publik, sejalan dengan upaya mempersiapkan Indonesia menuju 2045.
Ia turut mengapresiasi pelaksanaan KI Sumut Award 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Sinergi antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, pemerintah daerah, dan seluruh badan publik dinilai penting untuk menjaga peningkatan kualitas keterbukaan informasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris Nasution mengungkapkan, penilaian KI Sumut Award 2026 menerapkan standar lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ambang batas untuk meraih predikat Informatif dinaikkan dari 80 menjadi 90.
Berdasarkan hasil monev, sebanyak 24 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara meraih predikat Informatif. Tiga daerah masuk kategori Menuju Informatif, lima daerah berpredikat Tidak Informatif, sedangkan satu daerah tidak mengisi instrumen penilaian.
Baca Juga: Tiorita Perkuat Infrastruktur Jalan, Ekonomi Warga Secanggang Makin Lancar
Tebingtinggi menjadi salah satu daerah yang berhasil memenuhi standar tertinggi tersebut.
Abdul Haris berharap hasil evaluasi dapat menjadi bahan pembenahan bagi seluruh badan publik, terutama dalam memastikan informasi yang disediakan akurat, diperbarui secara berkala, dan mudah dijangkau masyarakat.
Menanggapi capaian itu, Kepala Dinas Kominfo Tebingtinggi Ghazali Rahman menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan, predikat Informatif merupakan amanah yang harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan informasi, bukan sekadar pencapaian seremonial.
Ghazali mengatakan, Diskominfo akan memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, mengoptimalkan fungsi PPID, serta meningkatkan pemanfaatan kanal komunikasi digital untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Ia menambahkan, mempertahankan predikat Informatif membutuhkan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Ketersediaan informasi yang berkualitas, transparan, dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Capaian KI Sumut Award 2026 pun menjadi momentum bagi Pemko Tebingtinggi untuk memastikan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian. Lebih dari itu, transparansi harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Baca Juga: Kuasa Hukum Bantah Pernyataan Kapolres Jakarta Pusat Terkait Penghentian Kasus Dugaan Pencurian Uang
Sebab, pemerintahan yang terbuka bukan hanya pemerintahan yang mampu meraih predikat Informatif, melainkan juga yang bersedia memberikan akses informasi secara konsisten dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik.
Penganugerahan KI Sumut Award 2026 turut dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara, pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta perwakilan instansi vertikal. (zan/han)
Editor : Johan Panjaitan