MEDAN, SUMUT POS- Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Fajri Akbar, meminta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ditingkatkan menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Oktober hingga November 2026.
Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini untuk meminimalkan risiko banjir dan bencana lainnya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Fajri mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana selama musim hujan.
Baca Juga: FKPT Sumut dan BNPT Ajak Guru Tangkal Paham Kekerasan di Ruang Digital
Salah satunya dengan mengajukan penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan logistik kebencanaan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi E beberapa waktu lalu.
Menurutnya, ketersediaan logistik menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Logistik tersebut mencakup bahan makanan pokok hingga makanan bayi yang diperlukan dalam kondisi darurat.
“BPBD sudah mengajukan penambahan anggaran untuk logistik pada saat RDP kemarin, termasuk makanan pokok dan makanan bayi. Ini penting sebagai bentuk kesiapan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dan masyarakat membutuhkan bantuan segera,” ujar Fajri saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Selasa (20/10/2026).
Selain memperkuat ketersediaan logistik, BPBD Sumut juga telah menyalurkan perahu karet ke tiga kabupaten/kota yang dinilai membutuhkan peralatan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang proses evakuasi masyarakat apabila terjadi banjir atau kondisi lain yang mengharuskan warga dipindahkan ke tempat aman.
Fajri menilai, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Meski demikian, kesiapan peralatan dan logistik harus terus dipastikan agar dapat digunakan secara optimal ketika dibutuhkan.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan tidak boleh hanya berfokus pada saat bencana terjadi. Upaya pencegahan dan mitigasi sebelum bencana justru harus menjadi perhatian utama agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan.
Menurut Fajri, penanggulangan bencana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan mengurangi berbagai faktor yang dapat memperbesar risiko bencana, khususnya banjir.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, antara lain dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran drainase tetap bersih, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga harus ikut berperan, terutama dalam menjaga lingkungan. Jangan menunggu bencana terjadi baru kita melakukan tindakan. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegasnya.
Fajri menekankan bahwa langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini akan membantu mengurangi potensi kerugian, baik dari sisi keselamatan jiwa maupun kerusakan terhadap permukiman dan fasilitas umum.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mengantisipasi sebelum bencana terjadi. Pemerintah harus siap, fasilitas mitigasi harus berfungsi, dan masyarakat juga harus peduli terhadap lingkungannya. Dengan kerja sama semua pihak, risiko dan dampak bencana di Sumatera Utara diharapkan dapat diminimalkan,” pungkasnya.(san/ram)
Editor : Juli Rambe