BATU BARA, Sumutpos.jawapos.com – Menjaga persatuan di tengah keberagaman bukan sekadar slogan, tetapi membutuhkan kerja nyata dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Batu Bara diharapkan mengambil peran strategis dalam merawat kerukunan sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., saat mengukuhkan pengurus FPK Kabupaten Batu Bara periode 2026–2031 di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Capacity Building BI: AI Bantu Tingkatkan Kinerja Jurnalis, Etika dan Verifikasi Tetap Jadi Kunci
Pengukuhan ditandai dengan penyematan pin FPK kepada para pengurus sebagai simbol pengesahan sekaligus komitmen dalam menjalankan tugas organisasi.
Dalam sambutannya, Syafrizal mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Dia berharap FPK tidak hanya menjadi organisasi formal, tetapi mampu hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat.
Menurutnya, Batu Bara merupakan daerah yang memiliki kekayaan sejarah, budaya, serta keberagaman suku, ras, etnis, dan agama. Berbagai kelompok masyarakat selama ini hidup berdampingan dan menjadi bagian dari kekuatan sosial dalam pembangunan daerah.
"Keberagaman bukanlah kelemahan ataupun sumber perpecahan, melainkan kekuatan besar dalam membangun daerah yang lebih maju," tegasnya.
Namun, Syafrizal mengingatkan bahwa perkembangan zaman turut menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kerukunan. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, misalnya, kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, hingga isu-isu yang berpotensi memicu gesekan antarkelompok masyarakat.
Karena itu, dia meminta FPK memperkuat koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mencegah berkembangnya isu yang dapat mengancam persatuan.
"Dengan terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Batu Bara, tentunya harus dapat bekerja sama dengan FKUB dan forum lainnya untuk menyatukan persepsi serta menjaga masyarakat dari berbagai hal yang berpotensi memecah belah persatuan," ujarnya.
Lebih jauh, Syafrizal menekankan pentingnya fungsi FPK sebagai jembatan komunikasi antaretnis sekaligus mitra pemerintah dalam mendeteksi secara dini potensi konflik sosial.
Dia berpesan agar pengurus FPK mampu menjadi mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat. Setiap persoalan yang muncul diharapkan dapat diidentifikasi sejak awal dan diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan mengedepankan kearifan lokal.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara, lanjutnya, siap berjalan bersama FPK dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah yang berlandaskan semangat kebersamaan dan persatuan.
Sementara itu, Ketua FPK Kabupaten Batu Bara Ilham Syahputra menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya merupakan wadah bagi masyarakat dari berbagai latar belakang etnis untuk membangun komunikasi dan mempererat persaudaraan.
Baca Juga: Sambut HUT ke-15, NasDem Sumut Gelar Bakti Sosial di Dua Panti Lansia
Dia memastikan kepengurusan periode 2026–2031 berkomitmen menjaga hubungan harmonis antaretnis serta mengambil bagian dalam mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi memicu perpecahan.
Menurut Ilham, FPK juga akan menjalankan perannya sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antaretnis. Pembauran kebangsaan perlu diwujudkan melalui interaksi sosial dalam berbagai bidang, mulai dari bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, hingga perekonomian.
Upaya tersebut, kata dia, bukan untuk menghilangkan identitas masing-masing kelompok, melainkan membangun kehidupan bersama yang saling menghormati di tengah perbedaan.
Dengan kepengurusan baru ini, FPK Kabupaten Batu Bara diharapkan mampu memperkuat toleransi, mempersempit ruang berkembangnya konflik sosial, serta menjaga persatuan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (lib)
Editor : Johan Panjaitan