MEDAN, SUMUT POS- Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan bahwa jumlah formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Sumut hingga kini belum ditetapkan.
Ia menegaskan, angka kebutuhan pegawai yang sempat beredar bukan merupakan jumlah formasi CPNS yang akan dibuka. Penetapan formasi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Bobby menjelaskan, berdasarkan pemetaan kebutuhan pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), sempat terdata kebutuhan awal mencapai sekitar 28.000 pegawai. Setelah dilakukan penyaringan, kebutuhan ideal untuk mengisi posisi yang diperlukan di lingkungan OPD diperkirakan sekitar 9.000 PNS.
Baca Juga: DAIKIN Gelar Kuliah Umum Terkait Tantangan Industri Tata Udara di UNJ
Namun, angka tersebut merupakan proyeksi kebutuhan ideal, bukan kuota penerimaan CPNS yang telah disetujui pemerintah pusat.
"Angka 9.000 itu kebutuhan ideal kita untuk mengisi OPD, bukan berarti sebanyak itu formasi CPNS yang akan diterima. Sampai sekarang belum ada angka pasti," jelasnya.
Ia juga meluruskan informasi yang sempat disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kepada wartawan. Menurutnya, data tersebut berkaitan dengan kebutuhan pegawai, bukan pengumuman mengenai jumlah penerimaan CPNS.
Pemprov Sumut, lanjut Bobby, tetap melakukan pendataan dan mengusulkan kebutuhan pegawai kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan KemenPAN-RB dalam menentukan jumlah formasi yang dapat diberikan kepada Sumatera Utara.
"Usulan kebutuhan pegawai tetap kita sampaikan ke pemerintah pusat. Tetapi berapa jumlah formasi yang disetujui, itu menjadi kewenangan KemenPAN-RB," ujarnya.
Pengangkatan PPPK
Sedang untuk PPPK, Pemprov Sumut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Pemprov Sumut saat ini tengah mempersiapkan dan memutakhirkan data jumlah PPPK paruh waktu sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun, pemerintah daerah belum dapat mengambil kebijakan lebih jauh sebelum adanya arahan resmi dari pemerintah pusat.
Bobby mengatakan, Pemprov Sumut sebenarnya telah menyiapkan tambahan anggaran untuk meningkatkan pendapatan para tenaga pendidik sejak pertengahan 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan para guru terkait penghasilan mereka.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa secara langsung mengubah status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Karena itu, penambahan anggaran pendapatan menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemprov Sumut sembari menunggu kebijakan pemerintah pusat.
"Kita sedang mempersiapkan datanya dan menunggu juknis dari pemerintah pusat. Untuk tenaga pendidik, kita sudah menganggarkan tambahan pendapatan untuk gaji sejak pertengahan tahun ini," ujar Bobby saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (12/11/2026).
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih kebijakan pengangkatan maupun pembiayaan gaji PPPK tersebut. Dengan demikian, beban anggaran pemerintah daerah dapat berkurang.
"Kalau pemerintah pusat yang mengangkat dan menanggung pembiayaannya, tentu kita sangat berterima kasih. Artinya, Pemprov Sumut tidak perlu lagi menganggarkan dari APBD untuk kebutuhan tersebut," katanya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe