Kejati Sumut Tempuh Banding atas Vonis Bebas Empat Terdakwa Kasus Aset PTPN II
MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi mengambil langkah hukum lanjutan dengan mengajukan banding atas putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perumahan Citraland.
Langkah tersebut menandai sikap tegas jaksa penuntut umum yang tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan yang sebelumnya membebaskan seluruh terdakwa dari dakwaan korupsi.
Empat terdakwa yang memperoleh vonis bebas masing-masing mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala Kantor BPN Deliserdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Rizaldi membenarkan bahwa jaksa telah menyatakan sikap untuk menempuh upaya hukum banding atas putusan tersebut.
“Sikap jaksa banding,” ujarnya singkat, Sabtu (6/6/2026).
Baca Juga: Berawal dari Utang Rp30 Juta, Berujung Saling Lapor ke Polisi
Menurut Rizaldi, terdapat dinamika dalam pengaturan upaya hukum terhadap putusan bebas setelah berlakunya ketentuan hukum acara pidana terbaru. Ia menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas murni tidak lagi dimungkinkan.
“Dalam KUHAP yang baru, untuk perkara bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, sedangkan mengenai banding tidak diatur secara khusus,” jelasnya.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menyatakan keempat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak hanya membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan, tetapi juga memerintahkan pemulihan hak, kedudukan, harkat, dan martabat mereka sebagaimana semula.
