PH Minta Bambang Ghiri Dibebaskan, Klaim Tanda Tangan Dipalsukan di Proyek Smartboard Tebingtinggi
MEDAN, SUMUT POS- Tim penasihat hukum terdakwa dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2024, Bambang Ghiri Arianto, meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan.
Permohonan itu disampaikan Paulus Peringatan Gulo, usai sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (30/6/2026).
"Kami berharap majelis hakim dapat melihat perkara ini secara objektif. Klien kami sejak awal dikriminalisasi dan terdapat dugaan peniruan maupun pemalsuan tanda tangannya dalam berbagai dokumen proyek," kata Paulus.
Menurut dia, Bambang memang tercatat sebagai Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra berdasarkan akta perusahaan. Namun, peran tersebut disebut hanya bersifat administratif dan tidak pernah terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan.
Paulus mengklaim kliennya tidak menerima gaji maupun fasilitas perusahaan serta bahkan tidak mengetahui lokasi kantor PT Gunung Emas Ekaputra.
Ia juga mengaku telah memperoleh bukti percakapan yang diduga menunjukkan adanya pengiriman dokumen kosong dalam bentuk file yang kemudian dicetak dan digunakan untuk meniru tanda tangan Bambang.
"Dugaan pemalsuan itu terdapat pada sejumlah dokumen penting, mulai dari purchasing order hingga berita acara serah terima barang," ujarnya.
Sementara itu, Bambang Ghiri Arianto meminta agar Mufti Nadif, yang disebut sebagai pekerja PT Bismacindo Perkasa, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Menurutnya, nama Mufti berulang kali disebut para saksi sebagai pihak yang berkomunikasi selama proses pengadaan berlangsung.
"Hampir semua saksi, baik kepala sekolah, PPK maupun pihak yang mengecek barang ke Jakarta, menyebut komunikasi dilakukan dengan Mufti. Karena itu dia harus dihadirkan," kata Bambang.
