Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kiri) dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel saat menghadiri pelantikan Plt Pimpinan KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Brasil tampaknya masih menyimpan gumpalan dendam. Usai salah seorang warganya, Marco Archer dieksekusi mati hukum Indonesia, Januari lalu, pemerintahan Brasil mulai menunjukkan rasa tidak suka terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Terlebih lagi, kini dua warganya dikabarkan kembali akan berhadapan dengan eksekutor hukuman mati di Indonesia karena kasus narkoba.
Sekarang hubungan dua negara betul-betul memanas. Terbaru, Duta Besar designate Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto dipermalukan di Istana Presiden Brasil, Dilma Rousseff, pada Jumat (20/2) pagi waktu setempat.
Ceritanya begini. Toto sejatinya diundang secara resmi menyampaikan credentials (surat kepercayaan) pada upacara di istana Presiden Brasil pada pukul 9.00 pagi (waktu Brasillia). Namun secara mendadak, penyerahan surat kepercayaan itu ditunda oleh pemerintahan Dilma Rousseff.
"Cara penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brasil secara tiba-tiba, pada saat Dubes designate RI untuk Brasillia telah berada di Istana Presiden Brasil, merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia," tulis pernyataan resmi kementerian yang dipimpin oleh Menlu Retno Marsudi tersebut, Sabtu (21/2).
Toto Riyanto memang sudah tiba di Istana Presiden Brasil bersama-sama dengan diplomat yang baru ditunjuk dari Venezuela, El Salvador, Panama, Senegal dan Yunani. Namun Toto tidak ikut serta dalam upacara penerimaan surat kepercayaan itu.Dilaporkan, Presiden Dilma Rousseff mengaitkan sikapnya itu dengan keputusan Indonesia terkait hukuman tegas soal narkoba.
“Kami pikir hal yang penting adalah terjadi perubahan keadaan, sehingga hubungan Indonesia dengan Brasil bisa diperjelas,” kata Rousseff kepada para wartawan, setelah upacara resmi tersebut.
Rousseff menggarisbawahi, apa yang dilakukannya (menunda credentials) hanya sedikit untuk memperlambat. "Tidak lebih dari itu,” tegasnya.
Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia pun langsung bereaksi dengan peristiwa ini. Kemenlu memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, sekitar pukul 22.00, untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut, sekaligus menyampaikan nota protes resmi.
Pemerintah Indonesia juga telah memanggil pulang ke Jakarta Dubes RI designate untuk Brasil, sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brasil.
“Sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak, maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba,” tegas pernyataan resmi Kemenlu RI. (adk/jpnn)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



