Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Fauzi Minta Kelurahan Data Ulang Masyarakat
MEDAN, SUMUT POS- Menyerap aspirasi warga, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi SH, menggelar Reses V Masa Sidang 2 TA 2026 di Jalan AR Hakim Gang Pendidikan, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Sabtu (21/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Fauzi meminta masyarakat untuk menyampaikan semua keluhannya terkait pelayanan Pemko Medan selama ini.
“Sampaikan apa yang menjadi kebingungan atau kesulitan Bapak Ibu soal pelayanan Pemko Medan selama ini. Soal infrastruktur juga bisa. Silahkan sampaikan, biar nanti saya tuangkan dalam laporan Reses untuk dibahas di rapat paripurna,” ucap Fauzi.
Fauzi menyadari setiap kebijakan pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, apa yang menjadi kendala harus segera dibahas untuk diselesaikan.
“Bapak Ibu pasti pernah mengalami kendala saat mengurus sesuatu, sampaikan saja. Kedatangan saya kesini memang ingin mendengar keluhan dan menyerap aspirasi Bapak Ibu semua, jangan sungkan,” ujarnya.
Salah seorang warga, Emi, mengeluhkan soal beberapa obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
“Status BPJS Kesehatana saya kelas 1 dari perusahaan. Tapi saat anak saya berobat ke rumah sakit, pihak rumah sakit menyebut ada salep yang tidak ditanggung BPJS, sehingga kami disarankan membeli lagi. Mohon penjelasannya Pak, sebenarnya obat yang seperti apa yang ditanggung?,” katanya.
Menjawab itu, Fauzi membenarkan bahwa ada kriteria obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Jadi memang ada klasifikasi obat-obatnya buk, saya rasa kita semua paham dan tahu. Tapi kalau ada kendala soal pelayanan kesehatan, silahkan laporkan sama tim aspirasi saya untuk dibantu,” katanya.
Keluhan juga disampaikan Sariani yang khawatir dengan adanya kabar penarikan BPJS.
“Infonya mau ditarik, mohon dijelaskan Pak. Kami takut kalau itu benar-benar terjadi, apalagi desil sudah berubah-ubah,” katanya.
Mendengar itu, Fauzi mengatakan bahwa program Bansos maupun BPJS PBI itu merupakan kewenangan Kementerian.
“Untuk tindaklanjutnya akan saya laporkan ke rekan-rekan DPRD Provinsi maupun DPR RI sehingga informasi ini bisa lebih jelas. Saya juga meminta pihak kelurahan agar melakukan pendataan ulang sehingga bantuan yang ada bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (map/ram)
