Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung One Day No Car, DPRD Nilai Perlu Adanya Payung Hukum

R
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Tia Ayu Anggraini.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Tia Ayu Anggraini.


MEDAN, SUMUTPOS.CO - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Tia Ayu Anggraini, mendukung kebijakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang memberlakukan program 'One Day No Car' setiap hari Selasa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pekerja Harian Lepas (PHL).


Advertisement

"Sebab dengan program One Day No Car, para ASN dan PHL di Kota Medan akan terbiasa untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan umum. Kita harapkan hal ini dapat diikuti oleh masyarakat luas," ucap Tia kepada wartawan di Medan, Kamis (9/1/2025).

Dikatakan Tia, penggunaan kendaraan umum tidak hanya dapat mengurai kemacetan di Kota. Akan tetapi, juga akan sangat berdampak dalam mengurangi polusi udara.

"Kebijakan ini bagus untuk membiasakan masyarakat menggunakan transportasi massal yang sudah semakin baik dari sisi fasilitas hingga pelayanannya. Masalah kemacetan bisa diurai, polusi pun berkurang," ujar Anggota Komisi II itu.

Advertisement

Tia pun berharap agar program ini bisa berjalan maksimal. Untuk itu, ia meminta agar Pemko Medan bisa melakukan pengawasan secara ketat kepada seluruh ASN dan PHL di Kota Medan.

"Kita minta pengawasan program One Day No Car ini benar-benar dijalankan oleh dinas terkait. Jangan sampai ada ASN maupun PHL yang coba-coba main kucing-kucingan ke kantor dengan menggunakan kendaraan pribadi dengan cara memarkirkan kendaraan pribadinya di lokasi yang tidak jauh dari kantor," Kan sama saja kalau begitu," katanya.

Guna menegaskan aturan itu, sambung Tia, perlu adanya payung hukum semacam Peraturan Daerah dan Perwal yang harus dikeluarkan. Dengan begitu, akan ada sanksi yang diberikan kepada ASN dan PHL yang coba melanggar aturan tersebut.

Advertisement

"Yang beredar saat ini di dinas-dinas kan hanya surat edaran dari Wali Kota Medan, kurang mengikat dan belum tegas itu. Tapi kalau Perdanya ada dan diperkuat lagi dengan Perwal, bisa diterapkan sanksi bagi pelanggarnya. Jadi, Satpol PP selaku lembaga pemerintah yang menindak jalannya pelanggaran Perda dan Perwal bisa bertindak serius di lapangan," sarannya.

Lebih lanjut, Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Sumatera Utara ini menambahkan, pihaknya di Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan akan mencoba membahas wacana penerbitan Perda One Day No Car ini untuk kemudian dimasukkan ke dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan. Tia pun berkeyakinan, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Medan akan setuju dengan usulan tersebut.

"Melalui Anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Medan, kita coba usulkan wacana Perda itu. Mungkin nanti masuk ke dalam Perda yang dinisiasi oleh DPRD Medan di tahun 2025," pungkasnya. (map/han)

Advertisement

Artikel Terkait

Mangapul Purba : Jangan Biarkan Gerakan Siluman Porak-porandakan Gunung Sibayak

Mangapul Purba : Jangan Biarkan Gerakan Siluman Porak-porandakan Gunung Sibayak

Mangapul Purba tegaskan jangan biarkan gerakan siluman menghancurkan gunung sibayak. Semua hatus transparan di mata masyarakat.

Fraksi PDIP DPRD Sumut Terima RTRW 2024-2044 Jadi Perda, Beri Berbagai Catatan

Fraksi PDIP DPRD Sumut Terima RTRW 2024-2044 Jadi Perda, Beri Berbagai Catatan

F PDIP DPRD Sumut menerima ranperda rtrw 2024-2044 menjadi perda. Ini berbagai catatatan.

Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthoy Bawa Bantuan ke Tiga Lokasi Kebakaran di Langkat

Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthoy Bawa Bantuan ke Tiga Lokasi Kebakaran di Langkat

Pimpinan dprd sumut, Ricky Anthony membawa bantuan untuk 3 korban kebakaran di Langkat. Dia berharap, bantuan tersebut dapat meringankan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer