Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik 4 Pulau Diserahkan ke Sumut, DPRD Sumut: Keputusan Mendagri Harus Dihormati

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution. Foto : Markus Pasaribu/Sumut Pos
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution. Foto : Markus Pasaribu/Sumut Pos

MEDAN, Sumutpos.Jawapos.com-Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, meminta semua pihak untuk menghormati keputusan Mendagri Dalam Negeri (Mendagri) yang menetapkan empat pulau di perbatasan Sumut - Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara.


Advertisement

"Hal itu sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Tentunya, Keputusan Mendagri ini harud dihormati," ucap Irham Buana Nasution saat ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Kamis (12/6/2025).

Dikatakan Politisi Partai Golkar itu, Kemendagri tentunya memiliki dasar yang kuat dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan status keempat pulau tersebut sebagai wilayah Sumatera Utara.

"Apalagi, sebenarnya masalah ini sudah lama dibahas di (Pemerintah) Pusat. Mulai dari aspek geografis, batas wilayah, dan banyak aspek-aspek lainnya, semua itu pasti sudah dikaji secara matang sebelum diputuskan. Jadi intinya keputusan itu tidak mungkin diambil secara sembarangan, pasti semua sudah diperhitungkan dengan baik," ujarnya.

Advertisement

Menurut Irham, langkah Bobby Nasution yang baru-baru ini menemui Gubernur Aceh guna mengajak Pemerintah Provinsi Aceh untuk berkolaborasi dalam mengelola keempat pulau tersebut merupakan sikap yang sangat baik.

"Artinya Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobby Nasution sudah berkunjung kesana (Aceh) dan mencoba untuk mengajak berkolaborasi. Hal ini tentunya sikap yang sangat baik," katanya.

Untuk itu, Irham Buana juga mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri yang berencana akan 'mendudukkan' kedua Gubernur, yakni Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) guna membahas dan menindaklanjuti keputusan tersebut.

Advertisement

"Tentunya langkah Kemendagri yang akan mempertemukan kedua Gubernur (Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh) ini merupakan langkah yang tepat agar keputusan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Adapun keempat pulau yang dimaksud, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.(map/han)

Advertisement

Artikel Terkait

Kenaikan Gaji Kepala Daerah Diperdebatkan, Mendagri Patok Syarat Kinerja

Kenaikan Gaji Kepala Daerah Diperdebatkan, Mendagri Patok Syarat Kinerja

Wacana kenaikan gaji kepala daerah berbasis kinerja menuai pro-kontra. DPR meminta pembahasan ditunda di tengah maraknya OTT.

Mendagri Tunjuk Tiorita Br Surbakti sebagai Plt Bupati Langkat, Pemerintahan Dipastikan Tetap Berjalan

Mendagri Tunjuk Tiorita Br Surbakti sebagai Plt Bupati Langkat, Pemerintahan Dipastikan Tetap Berjalan

Mendagri menunjuk Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti sebagai Plt Bupati Langkat untuk menjamin pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan

Mendagri Tegas Larang Pemda Rekrut Honorer Baru

Mendagri Tegas Larang Pemda Rekrut Honorer Baru

Mendagri Tito meminta pemda menghentikan rekrutmen honorer baru meski masa transisi batas belanja pegawai diperpanjang hingga 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer