Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Guru Honorer Langkat Minta Lima Terdakwa Kasus PPPK Dihukum Berat

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
DEMONSTRASI: Guru-guru Honorer Langkat melakukan demonstrasi di PN Medan, terkait kasus suap seleksi PPPK, Kamis (10/7).
DEMONSTRASI: Guru-guru Honorer Langkat melakukan demonstrasi di PN Medan, terkait kasus suap seleksi PPPK, Kamis (10/7).

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com- Lima terdakwa penerima suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, diminta dihukum seberat-beratnya. Hal itu disampaikan guru honorer Langkat, saat melakukan demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (10/7).


Advertisement

Sofyan Muis Gajah selaku koordinator aksi mengemukakan, kedatangan guru-guru honorer Langkat yang menjadi korban seleksi PPPK ke PN Medan untuk meminta keadilan.

"Korban kasus korupsi seleksi PPPK mencari keadilan di PN Medan. Hukuman koruptor harus seberat-beratnya. Kami meminta keadilan yang seadil-adilnya," teriaknya.

Mereka mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang beberapa waktu lalu hanya menuntut 5 terdakwa masing-masing 1,5 tahun penjara denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Advertisement

"Maling ayam saja 2 tahun, koruptor cuma 1 tahun 6 bulan? Kalau gitu kami jadi koruptor saja. Kami menanamkan nilai yang baik-baik kepada anak didik kami, tapi ketika sudah jadi pejabat lupa akan nilai-nilai tersebut," tambah massa aksi lainnya, Dinda.

Kelima terdakwa yang dimaksud tersebut, yaitu Saiful Abdi selaku eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdisk) Langkat dan Eka Syahputra Defari selaku eks Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat.

Kemudian, Alek Sander selaku eks Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar Disdik Langkat, Rohayu Ningsih selaku eks Kepala SD 056017 di Tebing Tanjung Selamat, serta Awaluddin selaku eks Kepala SD 055975 di Pancur Ido Salapian Langkat.

Advertisement

Selama kurang lebih satu jam berorasi, pihak PN Medan tak kunjung menemui guru-guru honorer untuk berdialog. Hingga akhirnya mereka meninggalkan lokasi, tanpa mendapatkan tanggapan apa pun dari pihak PN Medan.

"Jadi, timbul kecurigaan kepada pihak PN Medan yang enggan menemui kami. Ada apa ini? Kita sudah dapat menyimpulkan ada apa dengan PN Medan ini," tandas Sofyan. (man/han)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Sumut Sambut Wacana PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Pemprov Diminta Segera Siapkan Data

DPRD Sumut Sambut Wacana PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Pemprov Diminta Segera Siapkan Data

DPRD Sumut dukung pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan desak Pemprov segera menyiapkan data pegawai.

Pemkab Nisel Perpanjang Masa Kerja 633 PPPK Paruh Waktu, Pegawai Absen Terancam Tak Diperpanjang

Pemkab Nisel Perpanjang Masa Kerja 633 PPPK Paruh Waktu, Pegawai Absen Terancam Tak Diperpanjang

Pemkab Nias Selatan menyerahkan SK perpanjangan masa kerja kepada 633 PPPK Paruh Waktu. Pegawai yang absen terancam tak diperpanjang.

Guru PPPK Ditetapkan Jadi Anggota BPD Mancang, Panitia Sebut Sah-sah Saja

Guru PPPK Ditetapkan Jadi Anggota BPD Mancang, Panitia Sebut Sah-sah Saja

Guru PPPK ditetapkan sebagai anggota BPD Mancang Langkat. Panitia menyebut status PPPK tidak otomatis menghalangi keanggotaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer