DPRD Sumut Sambut Wacana PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Pemprov Diminta Segera Siapkan Data
MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– Wacana pemerintah pusat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mendapat sambutan positif dari DPRD Sumatera Utara (Sumut). Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi ribuan pegawai yang selama ini menanti kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menilai perubahan status menjadi PPPK penuh waktu merupakan harapan besar bagi pegawai yang telah mengabdikan diri kepada pemerintah. Kepastian status kepegawaian dinilai penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang dan memperoleh jaminan kesejahteraan yang lebih baik.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, keberadaan PPPK paruh waktu selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, rencana peningkatan status menjadi penuh waktu patut disambut baik.
"Saya kira adanya wacana atau perintah dari pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu ini sangat menggembirakan. Sebab, dengan adanya status penuh waktu, tentu akan memberikan kepastian kepada para pegawai yang selama ini masih dikatakan belum full menjadi salah satu bagian dari aparatur sipil negara," ujar Zeira kepada Sumut Pos, Minggu (8/11/2026).
Namun, Zeira mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar tidak sekadar menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama menyangkut pendataan dan kelengkapan administrasi pegawai yang berpotensi memenuhi kriteria pengangkatan.
Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak terkendala persoalan teknis ketika aturan maupun petunjuk pelaksanaan resmi diterbitkan.
Pemprov Sumut, kata dia, perlu segera mengidentifikasi jumlah PPPK paruh waktu, memeriksa kelengkapan dokumen kepegawaian, serta menyiapkan data sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan begitu, ketika pemerintah pusat meminta data atau melakukan verifikasi terhadap pegawai yang memenuhi persyaratan, pemerintah daerah sudah memiliki basis data yang siap digunakan.
"Kita meminta kepada pemerintah daerah Sumatera Utara untuk dapat segera mempersiapkan data-data dan melakukan langkah-langkah konkret. Sehingga, apabila nanti pemerintah pusat meminta atau melakukan identifikasi terhadap siapa saja yang harus diangkat menjadi PPPK penuh waktu, semuanya sudah dipersiapkan," tegasnya.
Baca Juga: Ingin Kulit Sehat dan Terawat? Ini 10 Kebiasaan Sederhana yang Bisa Dilakukan Setiap Hari
Zeira juga berharap Pemprov Sumut membangun koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai persyaratan, mekanisme, hingga tahapan pengangkatan dapat segera ditindaklanjuti di daerah.
