Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fraksi NasDem DPRD Sumut Tolak Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Bendahara Fraksi NasDem DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli
Bendahara Fraksi NasDem DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Fraksi Partai NasDem di DPRD Sumatera Utara menyatakan penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.


Advertisement

Penegasan ini disampaikan Bendahara Fraksi NasDem DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, dalam keterangannya pada Kamis (31/7/2025).

Berkat yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi A DPRD Sumut menilai bahwa sistem Pilkada langsung yang saat ini berlaku masih relevan dan mencerminkan prinsip demokrasi.

“Saya tidak setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD. Lebih baik tetap dipilih langsung oleh masyarakat seperti sekarang ini,” tegas Berkat.

Advertisement

Namun demikian, Berkat menyoroti sejumlah aspek teknis yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Pilkada, seperti proses perekrutan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Seleksi terhadap penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu harus diperketat. Banyak persoalan muncul karena lemahnya pengawasan, termasuk maraknya praktik money politics,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu sumber persoalan dalam Pilkada saat ini adalah kelalaian penyelenggara dalam menjalankan pengawasan secara maksimal. Ia juga menilai, proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik harus dievaluasi secara menyeluruh.

Advertisement

Terkait alasan biaya pemilu yang tinggi dan potensi polarisasi masyarakat, Berkat menilai hal tersebut bukan dasar yang cukup untuk mengubah sistem pemilihan langsung.

“Pembelahan masyarakat terjadi karena penyelenggara belum matang, bukan karena sistem langsungnya. Kalau pengawasan kuat dan adil, masyarakat akan percaya pada proses,” ujarnya.

Mengutip pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Berkat menyebut bahwa solusi yang bisa dipertimbangkan adalah pemerintah menanggung seluruh biaya kampanye untuk mengurangi beban kandidat dan mencegah politik uang.

“Demokrasi itu sejatinya berada di tangan rakyat, bukan individu atau lembaga tertentu. Walaupun DPRD adalah representasi rakyat, bukan berarti hak memilih bisa diambil alih begitu saja,” tegasnya.

Meski demikian, Berkat menegaskan bahwa Fraksi NasDem DPRD Sumut akan tetap mengikuti arahan dan keputusan resmi partai terkait arah kebijakan politik nasional.

“Kami tunduk dan patuh terhadap keputusan partai, apapun hasilnya nanti,” pungkasnya.(san/han)

Advertisement

Artikel Terkait

Temuan Belanja BBM di Binjai: Tinggal Kecamatan Binjai Kota yang Belum Tuntas Pengembalian

Temuan Belanja BBM di Binjai: Tinggal Kecamatan Binjai Kota yang Belum Tuntas Pengembalian

Temuan belanja BBM Binjai masih sisakan Kecamatan Binjai Kota belum lunasi pengembalian, Inspektorat pastikan proses terus berjalan.

Irwan Rambe Tak Terbendung, Juarai Turnamen Catur HUT ke-15 NasDem di Padang Lawas

Irwan Rambe Tak Terbendung, Juarai Turnamen Catur HUT ke-15 NasDem di Padang Lawas

Irwan Rambe asal Gunung Tua menjuarai turnamen catur HUT ke-15 NasDem di Padang Lawas, mengalahkan puluhan peserta.

NasDem Dorong RDP CSR Karo Dipercepat, Golkar Masih Bungkam soal Pansus

NasDem Dorong RDP CSR Karo Dipercepat, Golkar Masih Bungkam soal Pansus

NasDem mendorong RDP lanjutan soal polemik dana CSR Karo segera digelar, sementara Fraksi Golkar belum menentukan sikap

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer