Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sumut Minta Dhirga Surya Fokus di Sektor Perhotelan dan Gedung

J
Penulis: Johan Panjaitan❯


Anggota Komisi C DPRD Sumut, H. Ajie Karim
Anggota Komisi C DPRD Sumut, H. Ajie Karim


Advertisement

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Dhirga Surya untuk kembali fokus menjalankan core business-nya di sektor perhotelan dan penyewaan gedung, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Ajie Karim, pada Jumat (8/8/2025).


“Kita mendorong Dhirga Surya melaksanakan fungsinya sesuai dengan kor bisnisnya. Kalau bisa, ditambah juga unit usahanya seperti mess dan lainnya,” ucap Ajie Karim, Jumat (8/8/2025).

Advertisement

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dhirga Surya pada dasarnya adalah di bidang perhotelan, penyewaan ruangan, ataupun gedung.

“Kalau Dhirga Surya mengelola mess dan perhotelan, saya rasa akan jadi lebih baik, jadi kor bisnisnya fokus pada perhotelan,” ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini pengelolaan sejumlah mess dan gedung yang dimiliki aset dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut masih dikelola oleh Biro Umum.

Advertisement

“Saya rasa tak usah biro umum lagi, biarkan Dhirga Surya yang kelola. Biarkan biro umum itu mengurus gubernur dan wagub sajalah, tak usah ambil sumber PAD dari unit yang dikelola tersebut,” katanya.

Untuk itu, Ajie Karim menyampaikan, Komisi C akan mengusulkan peraturan daerah (Perda) kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait peralihan pengelolaan sejumlah mes ataupun gedung yang selama ini dikelola dari biro umum kepada Dhirga Surya.

“Jadi nanti Bapemperda lah yang mengesahkan perpindahan dari biro umum kepada Dhirga Surya untuk segera mereka upayakan pemberian Pendapatan Asli Daerah,” ucap Ajie.

Ia mengatakan, usulan tersebut disampaikan dikarenakan minimnya PAD yang diberikan pihak Dhirga Surya kepada Pemprovsu. Pasalnya, terkait pemberian upah karyawan, BUMD tersebut masih terhambat.

“Sejauh ini PAD mereka belum ada, bahkan rugi, karena hanya berharap dari penyewaan Rumah Sakit Siloam dan Lippo Plaza saja, dan itu hanya 140 juta perbulan. Bahkan untuk membayar gaji karyawan mereka masih keekurangan 8 juta setiap bulannya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti terkait adanya kilang padi milik Dhirga Surya di wilayah Kabupaten Serdang Berdagai. Pasalnya, hal tersebut di luar dari kor bisnisnya.

“Itu bukan urusan mereka, tupoksinya adalah penyewaan gedung, ruangan ruangan dari aset pemprov. Jadi korbisnisnya tepat, jadi bukan biro umum lagi yang memberikan PAD ke Pemprovsu, tetapi Dhirga Surya,” pungkasnya.
(map/han)

Advertisement

Artikel Terkait

RAPBD Dairi 2027 Tak Sampai Rp1 Triliun, Dana Desa Anjlok Lebih dari Rp62 Miliar

RAPBD Dairi 2027 Tak Sampai Rp1 Triliun, Dana Desa Anjlok Lebih dari Rp62 Miliar

RAPBD Dairi 2027 diproyeksikan di bawah Rp1 triliun. TKD turun Rp49,78 miliar, Dana Desa anjlok Rp62 miliar.

Tingkatkan Akuntabilitas PAD, Pemkab Nisel Genjot Pembayaran Digital Lewat Sumut Net Corporation

Tingkatkan Akuntabilitas PAD, Pemkab Nisel Genjot Pembayaran Digital Lewat Sumut Net Corporation

Pemkab Nias Selatan mengoptimalkan pembayaran PAD melalui Sumut Net Corporation untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilita

Pemko Binjai Pacu PAD dan Serapan Anggaran, Amir Hamzah Tekankan Akuntabilitas

Pemko Binjai Pacu PAD dan Serapan Anggaran, Amir Hamzah Tekankan Akuntabilitas

Pemko Binjai evaluasi PAD dan anggaran 2026. Amir Hamzah tekankan optimalisasi pendapatan, percepatan program, dan akuntabilitas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer