Pemko Binjai Pacu PAD dan Serapan Anggaran, Amir Hamzah Tekankan Akuntabilitas
BINJAI, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kota Binjai mengintensifkan evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pelaksanaan anggaran tahun 2026 menjelang tutup tahun. Langkah ini dilakukan untuk memastikan target penerimaan daerah tercapai sekaligus mendorong program pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat yang digelar Pemko Binjai belum lama ini. Pembahasan mencakup target dan realisasi PAD hingga triwulan III, strategi optimalisasi penerimaan daerah, serta percepatan pelaksanaan anggaran pada triwulan IV.
Evaluasi ini menjadi momentum bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengukur capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan. Upaya tersebut dinilai penting agar penerimaan daerah tetap terjaga dan pelaksanaan program tidak terkendala menjelang akhir tahun anggaran.
Wali Kota Binjai Amir Hamzah menegaskan, optimalisasi PAD membutuhkan keseriusan dan koordinasi seluruh perangkat daerah. Setiap OPD diminta memastikan potensi pendapatan dikelola secara maksimal, sementara pelaksanaan program dan kegiatan harus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Menurut Amir, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya realisasi belanja. Ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, tertib administrasi, serta manfaat yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Kita harus memberikan perhatian penuh terhadap percepatan pelaksanaan dan penyelesaian seluruh kegiatan agar berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Amir.
Baca Juga: Cegah Penyimpangan Anggaran Sekolah, Pemkab Sergai Gandeng Kejari Lewat Jaksa Sahabat Pendidik
Memasuki triwulan IV, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi salah satu kunci untuk menjaga capaian penerimaan sekaligus memastikan program yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik.
Pemko Binjai berharap, penguatan evaluasi dan pengawasan tersebut mampu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.(ted/han)
