Banyak THM 'Berlindung' Dibalik Pajak Hotel, Agha Novrian Usul Dibentuk Tim Khusus Terpadu
MEDAN, SUMUT POS- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M Agha Novrian, angkat suara perihal banyaknya Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Medan yang 'berlindung' dibalik Pajak Hotel.
Agha Novrian mengatakan, sesuai instruksi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pihaknya tengah mencari solusi dari banyaknya THM yang berada di dalam hotel yang tidak membayar pajak sebesar 40 persen seperti THM pada umumnya.
THM-THM yang berada di hotel tersebut hanya membayar pajak sebesar 10 persen seperti halnya pajak hotel
"Betul, masih ada beberapa THM yang berada di dalam hotel atau merupakan fasilitas hotel yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Mereka hanya membayar pajak hotel, dengan alasan THM tersebut merupakan fasilitas hotel," ucap Agha Novrian kepada Sumut Pos, Senin (14/9/2026).
Dikatakan Agha, pihaknya sudah beberapa kali mencoba menertibkan hal-hal seperti itu. Akan tetapi, pihaknya acap kali terkendala masalah perizinan yang dimiliki oleh pihak hotel.
"Biasanya pemilik THM menunjukkan KBLI yang mereka punya di Dinas Perizinan. Kalau KBLI nya tepat, kita tidak bisa bertindak terlalu jauh, karena itu bukan ranahnya Bapenda. Bapenda bukan pihak yang mengeluarkan izin atau rekomendasi. Kita hanya bisa menagih pajak sesuai dengan izin yang mereka miliki," ujarnya.
Meskipun begitu, sambung Agha, pihaknya mengaku tidak akan berhenti atau berpasrah diri dengan kondisi tersebut. Mengingat, beroperasinya THM dengan hanya membayar pajak sebesar pajak hotel akan merugikan Pemko Medan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Agha mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai leading sektor usaha THM untuk membentuk tim khusus terpadu guna mengatasi masalah-masalah tersebut.
"Kami sudah usul dibentuk tim khusus terpadu, nantinya tim itu akan dipimpin Dinas Pariwisata (Medan). Nanti di dalam tim itu semuanya akan bergabung, mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan (DPMPTSP), Bapenda, Bagian Hukum, SatPol PP, dan semua pihak yang terkait. Jadi ketika kita sidak ke lokasi, lalu ditemukan adanya pelanggaran, semua masalah dari berbagai sisi dapat langsung diluruskan saat itu juga, karena semua OPD terkait ada di dalam tim khusus terpadu itu," ungkapnya.
