MEDAN, Sumutpos.jawapos.com- Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony (Bung RA), mengusulkan pemotongan gaji dan tunjangan seluruh pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membantu percepatan penanganan korban banjir, longsor, dan gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera (Sumut, Sumbar dan Aceh). Hal itu diharapkan untuk dilakukan jika Pemerintah Pusat tetap tidak menjadikan bencana Sumatera sebagai bencana nasional.
Menyikapi hal itu, Ketua Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara, Safrizal Almalik, menyampaikan apresiasi dan sangat mendukung usulan pimpinan dewan tersebut.
"Kita sangat mendukung usulan positif dan baik dari Wakil.Ketua DPRD Sumut tersebut. Namun sebaiknya usulan tersebut dimulai dari mereka pimpinan dewan, yang berjumlah lima orang tersebut yakni Ketua DPRD dan empat Wakil Ketua DPRD Sumut," ucap Safrizal dalam siaran persnya kepada wartawan di Medan, Senin (15/12/2025) sore.
Akan tetapi, Safrizal menilai, sebaiknya pemotongan pendapatan/gaji itu sebaiknya tidak hanya dilakukan untuk para pejabat, tetapi juga para Anggota DPRD Sumatera Utara, khususnya para Pimpinan. Pasalnya, ada banyak pos anggaran khusus yang diperoleh para Pimpinan Dewan dibandingkan anggota dewan biasa. Diantaranya, uang makan/minum 5 Pimpinan (1 Ketua dan 4 Wakil Ketua) DPRD Sumut yang terbilang fantastis.
"Uang makan/minum Pimpinan Dewan diperkirakan mencapai seratusan juta rupiah per bulannya, begitu juga uang minyak kenderaan hingga uang hotel yang diterima para pimpinan dewan. Bila perlu tidak usah tanggung-tanggung, dari anggaran uang makan/minum lima Pimpinan DPRD Sumut itu, alihkan untuk membantu korban bencana di Sumut," ujarnya.
Menurut Safrizal, bila pengalihan dari salah satu pos anggaran yang diterima oleh pimpinan dewan tersebut bisa terealisasi, maka manfaatnya bisa dirasakan para korban bencana di Sumatera Utara.
"Bantuan yang disampaikan dewan tersebut nantinya jangan hanya sekadarnya saja, misalnya hanya dipotong lima ratus ribu rupiah," sebutnya.
Dilanjutkan Safrizal, bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara sangat berdampak buruk bagi warga. Hingga saat ini, masih banyak korban bencana di Sumatera Utara yang hingga kini belum tersentuh bantuan.
"Tidak usah jauh-jauh, termasuk dari keluarga saya sendiri korban banjir hingga mencapai dada orang dewasa tingginya di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, hingga kini belum ada tersentuh bantuan," pungkasya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony, mengusulkan pemotongan gaji dan tunjangan seluruh pejabat pemerintah. Menurutnya, jika penanganan pascabencana hanya mengandalkan anggaran daerah, maka penderitaan para pengungsi dikhawatirkan tidak akan segera berakhir, sehingga perlu segera dilakukan pemotongan gaji atau tunjangan para pejabat, untuk disisihkan kepada korban bencana.
“Pemotongan gaji dan tunjangan pejabat pemerintah ini sangat memungkinkan dilakukan dan akan sangat membantu pemulihan pascabencana, sebab sampai saat ini pemerintah pusat masih terkesan lambat menetapkan bencana Sumatera menjadi bencana nasional," katanya.
Ricky Anthony menilai, penanganan bencana di lapangan belum berjalan maksimal. Penyaluran logistik masih belum merata, sementara kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus meningkat.
(map/han)