JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Arah kebijakan pendidikan kembali ditegaskan. Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa pembelajaran daring bukan lagi prioritas utama. Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam keterangan resmi terbarunya, Selasa (24/3).
Di tengah berbagai wacana model hybrid, pemerintah justru memilih jalur yang lebih tegas: memastikan proses belajar mengajar berlangsung optimal melalui tatap muka (luring). Langkah ini disebut sejalan dengan perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” ujar Pratikno, menekankan urgensi menjaga kualitas pendidikan nasional.
Tatap Muka Jadi Pilar Utama
Keputusan ini bukan tanpa dasar. Pemerintah menilai pembelajaran langsung di kelas masih menjadi metode paling efektif untuk menjaga kualitas pemahaman siswa sekaligus interaksi sosial yang esensial.
Pratikno menyebut, kesepakatan tersebut telah melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Meski opsi pembelajaran hybrid sempat dibahas, pemerintah menilai penerapan daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Fokus diarahkan pada percepatan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.
Program-program strategis seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda disebut menjadi prioritas utama yang harus segera dipacu.
Transformasi Dipercepat di Tengah Krisis
Lebih jauh, Pratikno menegaskan bahwa situasi krisis global justru menjadi momentum untuk mempercepat transformasi nasional. Arahan tersebut merujuk pada hasil Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurutnya, percepatan tidak hanya terjadi di sektor pendidikan, tetapi juga pada agenda besar lain seperti swasembada pangan, energi, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.
Transformasi birokrasi menjadi bagian penting dari upaya ini. Pemerintah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan efisiensi kinerja, serta optimalisasi layanan publik.
Menariknya, di saat pembelajaran daring tak lagi diutamakan untuk siswa, pendekatan digital justru tetap didorong dalam sistem kerja pemerintahan. Rapat dan pertemuan non-esensial diarahkan dilakukan secara daring, sementara perjalanan dinas dipangkas dan pola kerja fleksibel (FWA) diterapkan secara terukur.
Kualitas SDM Jadi Taruhan
Pada akhirnya, kebijakan ini menegaskan satu hal: kualitas sumber daya manusia menjadi taruhan utama. Pemerintah ingin memastikan proses pendidikan berjalan maksimal, tanpa kompromi terhadap mutu.
“Pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas SDM harus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” tutup Pratikno.
Dengan arah kebijakan ini, sekolah tatap muka kembali ditegaskan sebagai fondasi utama pendidikan—sementara pembelajaran daring bergeser, bukan dihapus, tetapi tak lagi menjadi prioritas.(jpg/han)
