JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp311.246.295.184 atau sekitar Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan itu terungkap setelah BGN melakukan penyisiran menyeluruh terhadap 27.469 rekening virtual account milik seluruh dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dana negara yang telah ditransfer ke rekening dapur yang belum beroperasi, bahkan ditemukan satu dapur memiliki lebih dari satu rekening aktif.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan seluruh rekening yang terindikasi bermasalah diverifikasi satu per satu sebelum diputuskan untuk mengembalikan dana ke kas negara.
"Setelah kami periksa ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali. Ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur dalam bentuk virtual account, padahal dapurnya belum beroperasi atau ada satu dapur yang memiliki beberapa rekening. Setelah diverifikasi satu per satu, kami menemukan 414 SPPG bermasalah dan langsung mengembalikan uang rakyat tersebut ke kas negara," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (31/7).
Dana yang dikembalikan berasal dari lima bank mitra penyalur program MBG. Rinciannya, Bank BRI menyumbang pengembalian terbesar melalui 121 SPPG dengan nilai Rp137,5 miliar, disusul Bank Mandiri sebanyak 129 SPPG senilai Rp71,6 miliar, Bank BNI 117 SPPG sebesar Rp74 miliar, Bank BTN 28 SPPG senilai Rp15,3 miliar, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) 19 SPPG dengan nilai Rp12,9 miliar.
Sudaryono menegaskan, penyisiran rekening tidak berhenti pada temuan tersebut. Audit keuangan akan terus diperluas untuk memastikan tidak ada lagi dana negara yang mengendap di rekening yang tidak semestinya maupun mengalir tanpa dasar operasional yang jelas.
Diduga Libatkan Oknum Internal
BGN menduga anomali transfer dana tersebut melibatkan oknum internal pada periode sebelumnya. Dari hasil penelusuran awal, terdapat dua kemungkinan penyebab.
Pertama, pengiriman dana dilakukan untuk memperbesar angka serapan anggaran sehingga kinerja lembaga tampak tinggi. Dalam praktik birokrasi, tingginya serapan anggaran kerap dipersepsikan sebagai indikator keberhasilan.
