JAKARTA,Sumutpos.jawapos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul rentetan kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif, BGN menegaskan siap membawa pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke ranah pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase dalam penyediaan makanan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penerapan kebijakan zero tolerance terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, keselamatan, kesehatan, dan keamanan peserta Program MBG merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar.
Karena itu, setiap dugaan pelanggaran akan diusut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana.
"Kalau memang ada unsur kesengajaan, sabotase, atau pelanggaran lain yang mengarah pada tindak pidana, kami tidak segan menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum," ujar Sudaryono usai rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajaran ahli gizi di Kantor Kementerian Kesehatan, Rabu (5/8) malam.
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan BGN tidak akan melindungi mitra penyedia makanan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, kepentingan melindungi jutaan penerima manfaat jauh lebih penting dibanding membela oknum yang melanggar aturan.
"Kalau memang salah, ya diproses. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau dibela. Untuk apa membela yang memang terbukti bersalah?" tegasnya.
Dapur Wajib Kantongi Sertifikat atau Ditutup Permanen
