Di tengah dinamika fiskal daerah yang kian ketat dan tuntutan pembangunan yang terus meningkat, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin diuji. Di Sumatera Utara, PT Bank Sumut perlahan menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai pengelola kas pemerintah daerah, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang aktif menggerakkan sektor perumahan, pertanian, UMKM, hingga infrastruktur strategis nasional.
Rangkaian program, kolaborasi lintas sektor, serta capaian kinerja yang dicatat sepanjang 2024–2025 menunjukkan bahwa Bank Sumut sedang mengonsolidasikan perannya sebagai pilar ekonomi regional yang berkontribusi terhadap sektor unggulan di Sumatera Utara.
Kontribusi Bank Sumut paling konkret terlihat pada sektor perumahan rakyat. Apresiasi dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) atas konsistensi Bank Sumut dalam memperluas sosialisasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke berbagai daerah, mencerminkan peran aktif bank daerah ini dalam mendukung kebijakan nasional.
Misalnya, di Kabupaten Asahan, Pemkab mendorong ASN memanfaatkan skema FLPP yang menawarkan bunga tetap 5 persen dan tenor panjang. Di Tanjungbalai, Pemko bersama Bank Sumut menyiapkan pembiayaan hingga 300 unit rumah bersubsidi dengan harga mulai Rp166 juta.
Sementara di Pematangsiantar, Bank Sumut mendukung pembiayaan 1.330 unit rumah subsidi, dengan sekitar 600–700 unit telah terserap. Fakta ini memperlihatkan bahwa akses hunian layak tidak lagi sebatas wacana, tetapi mulai hadir sebagai kebijakan nyata di tingkat lokal.
Hingga Desember 2025, penyaluran KPR FLPP nasional mencapai 259.841 unit, dengan realisasi Sumatera Utara sebesar 9.181 unit dari kuota 20.000 rumah. Di balik angka tersebut, terdapat kerja sinergis antara Bank Sumut, pemerintah daerah, dan pengembang yang diperkuat oleh sistem administrasi dan verifikasi yang semakin terdigitalisasi.
Hasilnya, Bank Sumut mencatat capaian Tingkat Keterhunian 100 persen dalam evaluasi BP Tapera Kuartal III 2025, ketika rata-rata nasional berada di 93 persen. Bank Sumut menjadi satu-satunya bank penyalur dengan keterhunian sempurna sesuai sampling. Ini patut diapresiasi.
Ini bukan sekadar prestasi, melainkan indikator bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Saat program perumahan yang kerap melahirkan rumah subsidi tidak dihuni, Bank Sumut menunjukkan bahwa tata kelola data dan pengawasan, mampu memastikan pembiayaan tepat sasaran.
Namun peran Bank Sumut tidak berhenti di sektor perumahan. Di sektor pertanian, Bank Sumut bergerak lebih jauh dari pendekatan pembiayaan konvensional. Bantuan CSR senilai Rp1,5 miliar untuk kelompok tani bawang di Humbang Hasundutan dan Samosir menjadi contoh konkret sinergi pemerintah dan perbankan.
Bantuan berupa pupuk, benih, cultivator, dan handsprayer tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas, tetapi juga mendorong modernisasi pertanian di daerah sentra pangan. Namun, yang lebih strategis adalah pembangunan ekosistem pembiayaan pertanian berbasis digital. Bank Sumut juga menyiapkan fondasi pembiayaan jangka panjang sektor agribisnis.
Pelatihan penyaluran kredit pertanian bagi account officer, kerja sama KUR pertanian berbasis digital dengan PT Telkom melalui platform Agree, hingga kolaborasi internasional bersama Livelihoods (Prancis), Financial Access (Belanda), dan PT Musim Mas, menunjukkan arah kebijakan yang konsisten.
Bank Sumut tampak menyadari bahwa sektor pertanian tidak bisa lagi didekati dengan pola konvensional, melainkan membutuhkan pembiayaan berbasis ekosistem, teknologi, dan kepastian pasar.
Pendekatan serupa juga terlihat pada penanganan UMKM, terutama yang terdampak bencana alam. Hingga akhir November 2025, Bank Sumut mencatat 339 debitur UMKM terdampak banjir dan longsor. Menunggu keputusan pemerintah pusat, bank ini telah menyiapkan skema restrukturisasi sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2022. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian sekaligus empati, sebuah kombinasi yang tidak mudah di tengah tekanan menjaga kualitas aset.
Di sisi makro, Bank Sumut juga memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Sepanjang 2025, di tengah penyesuaian fiskal pemerintah daerah, Bank Sumut mencatatkan laba Rp755 miliar dengan aset Rp48,6 triliun, kredit Rp32 triliun, dan DPK Rp38,6 triliun. Angka ini menegaskan bahwa bank daerah masih mampu tumbuh sehat sekaligus menopang belanja publik melalui pengelolaan kas dan pembiayaan sektor produktif.
Langkah berikutnya juga terlihat dalam keputusan RUPS Luar Biasa yang menyetujui penyertaan modal berupa aset (inbreng) dari pemerintah daerah. Opsi ini dinilai realistis di tengah keterbatasan APBD, sekaligus menjadi solusi memperkuat permodalan Bank Sumut agar mampu naik kelas dari Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 menuju KBMI 2. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution secara terbuka mendorong transformasi ini, menilai kinerja positif Bank Sumut sebagai momentum untuk ekspansi yang lebih terukur dan berdampak luas.
Dorongan naik kelas bukan tanpa alasan. Hingga Triwulan III 2025, aset Bank Sumut mencapai Rp47 triliun dengan laba bersih Rp539 miliar dan NPL gross terjaga di 2,60 persen. Secara nasional, Bank Sumut masuk enam besar BPD dengan kinerja terbaik.
Dengan dukungan penguatan modal, efisiensi operasional, dan transformasi digital melalui Sumut Mobile dan aplikasi digital milik Bank Sumut lainnya, bank ini diproyeksikan memiliki ruang lebih besar untuk pembiayaan strategis pembangunan. Seperti partisipasi dalam proyek infrastruktur nasional LRT Jabodebek senilai Rp4,1 triliun beberapa waktu lalu, di mana Bank Sumut ikut dalam kredit sindikasi Rp300 miliar.
Ditambah lagi, beragam kunjungan kepala daerah, dari Nias hingga Simalungun ke Bank Sumut, menegaskan posisi bank ini sebagai mitra pembangunan. Mulai dari pembiayaan infrastruktur dasar, pasar UMKM, hingga kredit pemerintah daerah senilai Rp5 triliun yang ditawarkan untuk mempercepat realisasi visi-misi kepala daerah. Ini memperlihatkan bahwa relasi Bank Sumut dan pemda semakin lebih strategis.
Di sini lain, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut menjadi contoh bagaimana digitalisasi bertransformasi. Pembiayaan syariah tumbuh 15,60 persen (YoY) menjadi Rp3,1 triliun pada Semester I 2025, DPK tumbuh 29,34 persen, dan aset mencapai Rp4,6 triliun. Lebih tajam lagi, rasio NPF berhasil ditekan dari 10,93 persen (2022) menjadi 5,94 persen per Maret 2025.
Bahkan, pengembangan Sumut Link Syariah memperluas akses layanan keuangan syariah hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) OJK. Apalagi, Bank Sumut pernah meraih Penghargaan Terbaik I BPD Syariah dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Award, sehingga memperkuat legitimasi UUS Bank Sumut sebagai pilar ekonomi syariah daerah.
Pada akhirnya, seluruh rangkaian fakta ini menyimpulkan bahwa Bank Sumut tidak bisa lagi hanya dinilai dari laba dan dividen, tetapi dari sejauh mana kehadirannya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, rumah layak, pertanian produktif, UMKM tangguh, pembangunan berkelanjutan, digitalisasi hingga ekonomi Syariah.
Transformasi ini, bagaimanapun membutuhkan kepercayaan publik yang hanya dapat tumbuh melalui informasi yang transparan, kritis, dan berimbang. Peranan pers menjadi kunci strategis. Di sinilah pers dibutuhkan sebagai pengawal akuntabilitas, meluruskan disinformasi, memastikan data dipahami secara kontekstual, dan menjaga agar transformasi Bank Sumut tidak berhenti sebagai narasi korporasi, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Sinergi antara Bank Sumut, pemerintah, dan pers membuka peluang bagi Sumatera Utara untuk menjadi pilar ekonomi regional yang tangguh dan modern, sekaligus menciptakan fondasi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. (penulis: Laila Azizah)
Editor : Redaksi