Plt Ketua Golkar Sumut Tegaskan Tidak Ada Diskresi DPP dalam Penentuan Ketua
MEDAN, SUMUT POS- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak akan menggunakan diskresi dalam penentuan Ketua DPD Golkar Sumut pada Musyawarah Daerah (Musda), Sabtu (31/1/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Doli saat memberikan keterangan terkait mekanisme pemilihan ketua dalam forum Musda. Ia menekankan bahwa seluruh proses pemilihan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme organisasi dan pemilik hak suara.
“Tidak ada diskresi dari pusat untuk menentukan ketua. Semua diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan pemilik suara,” tegas Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat ditemui di Hotel JW Marriot Medan, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Doli, diskresi dari DPP Partai Golkar hanya dapat diberlakukan dalam dua kondisi khusus yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan organisasi. Pertama, apabila calon ketua bukan merupakan kader aktif Partai Golkar dengan masa keanggotaan minimal lima tahun. Kedua, apabila seorang kandidat telah menjabat sebagai ketua selama dua periode berturut-turut dan kembali mencalonkan diri untuk periode ketiga.
“Di luar dua kondisi itu, tidak ada diskresi. Penentuan ketua sepenuhnya menjadi hak pemilik suara,” jelas politisi yang akrab disapa Dolly tersebut.
Dengan demikian, lanjut Doli, seluruh kandidat yang memenuhi syarat memiliki peluang yang sama untuk dipilih, dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemilik suara yang hadir dalam Musda.
Selain menjelaskan soal mekanisme pemilihan, Doli juga menyampaikan informasi terkait pelantikan Ketua DPD Partai Golkar Sumut terpilih. Ia memastikan bahwa pelantikan tidak akan dilaksanakan bersamaan dengan penutupan Musda.
Hal tersebut dikarenakan adanya agenda lain yang berlangsung bersamaan dan melibatkan Presiden Republik Indonesia, sehingga pelantikan ketua terpilih direncanakan akan dilakukan dalam agenda terpisah.
“Pelantikan ketua terpilih direncanakan akan dilakukan pada acara terpisah, bukan pada penutupan Musda, karena ada agenda lain yang bersamaan dengan kegiatan Presiden,” pungkasnya.
Musda DPD Partai Golkar Sumatera Utara sendiri menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut di tingkat provinsi untuk periode mendatang, dengan harapan proses demokrasi internal berjalan transparan dan sesuai aturan organisasi. (san/ram)
