Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Batubara Hadiri Penandatanganan MoU Pidana Kerja Sosial se-Sumut

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si saat hadiei  penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejati Sumut dan Pemprovsu. (DISKOMINFO BATUBARA/SUMUT POS)
Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si saat hadiei penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejati Sumut dan Pemprovsu. (DISKOMINFO BATUBARA/SUMUT POS)

BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com-Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. MoU ini menegaskan sinergi pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku pidana di wilayah Sumatera Utara.


Advertisement

Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (18/11/2025).

Gubernur Sumatera Utara menekankan bahwa program pidana kerja sosial merupakan bagian dari visi-misi pemerintah provinsi.

“Program ini termasuk dalam visi-misi kami dan terus kami sosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, MoU bukan sekadar seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi nyata di lapangan.

Advertisement

Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum., memaparkan bahwa pendekatan hukum modern harus bersifat restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pidana kerja sosial diharapkan mampu membentuk terpidana menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

“Kesuksesan program ini menampilkan wajah penegakan hukum yang adaptif, adil, dan humanis,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU oleh para bupati dan pihak kejaksaan, serta peluncuran buku “Desain Ideal Implementasi Social Service Order”.

Advertisement

Langkah ini menjadi bukti konkret kerja sama pemerintah daerah dan kejaksaan dalam menegakkan keadilan serta ketertiban di Provinsi Sumatera Utara.(lib/han)

Advertisement

Artikel Terkait

Perjelas Penanganan Aduan, Pemkab Paluta, Kejari, dan Polres Teken MoU APIP-APH

Perjelas Penanganan Aduan, Pemkab Paluta, Kejari, dan Polres Teken MoU APIP-APH

Pemkab Paluta, Kejari, dan Polres menandatangani MoU APIP-APH untuk memperjelas penanganan aduan, memperkuat pengawasan, dan menjamin kepast

Perceraian di Langkat Melonjak, 2.200 Perkara Tercatat hingga Agustus 2026

Perceraian di Langkat Melonjak, 2.200 Perkara Tercatat hingga Agustus 2026

Angka perceraian di Langkat mencapai 2.200 perkara hingga Agustus 2026, dengan 85 persen diajukan istri

Kapolres Batu Bara Terima Penghargaan Kapolri, Hadiri Penandatanganan MoU Polri-Kejaksaan Perkuat Penegakan Hukum

Kapolres Batu Bara Terima Penghargaan Kapolri, Hadiri Penandatanganan MoU Polri-Kejaksaan Perkuat Penegakan Hukum

Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono menerima Penghargaan Kapolri usai menghadiri penandatanganan MoU Polri-Kejaksaan di Polda Sumu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer