Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengelola SPPG Bahorok Dinilai Abaikan Prioritas Warga Lokal

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Masyarakat saat mendatangi SPPG di Kelurahan Pekanbahorok, Kecamatan Bahorok, Langkat. (Istimewa/Sumut Pos )
Masyarakat saat mendatangi SPPG di Kelurahan Pekanbahorok, Kecamatan Bahorok, Langkat. (Istimewa/Sumut Pos )

STABAT, Sumutpos.jawapos.com-Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Pekanbahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, menuai protes warga. Masyarakat setempat menilai pengelola tidak memprioritaskan putra daerah dalam proses perekrutan tenaga kerja.


Advertisement

Kekecewaan itu disampaikan langsung warga dengan mendatangi lokasi SPPG di Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (28/1/2026) pagi. Mereka mempersoalkan dominasi tenaga kerja dari luar wilayah Pekanbahorok.

“Dari total kebutuhan 47 orang, hanya sekitar 15 warga lokal yang diterima. Selebihnya justru dari luar daerah,” ujar Aksa, perwakilan warga, Rabu(28/2) siang.

Menurutnya, perekrutan dilakukan tanpa transparansi. Informasi penerimaan tenaga kerja bahkan diumumkan pada tengah malam, sehingga banyak warga setempat tidak mengetahui proses tersebut.

Advertisement

Warga berharap adanya keberpihakan terhadap masyarakat lokal. “Idealnya, minimal 70 persen tenaga kerja berasal dari warga setempat dan 30 persen dari luar. Yang terjadi justru sebaliknya,” katanya.

Aksa menambahkan, jarak tempuh tenaga kerja luar dinilai tidak efektif. “Ada yang datang dari Marike dan Kendit dengan jarak tempuh hingga setengah jam. Padahal warga setempat hanya lima menit dari lokasi,” ujarnya.

Mediasi sempat digelar dan dihadiri Kapolsek Bahorok AKP Tunggul Situmeang. Namun, perwakilan pengelola SPPG dan pihak yayasan disebut tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Advertisement

Terpisah, Koordinator Wilayah SPPG Langkat, Ali Ikhsan, mengakui bahwa pada prinsipnya SPPG harus memprioritaskan masyarakat sekitar dapur layanan. Selain jarak, kondisi ekonomi juga menjadi pertimbangan.

“Namun memang ada kebijakan tertentu dari pihak yayasan terkait persentase tenaga kerja,” katanya, tanpa merinci ketentuan tersebut.

Hingga kini, masyarakat Pekanbahorok masih berharap adanya evaluasi dan kebijakan ulang agar warga lokal mendapat ruang yang adil untuk terlibat dalam operasional SPPG di wilayahnya.(ted/han)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Paluta Dukung Investasi AMP di Siunggam Tonga, Tekankan Komitmen Lingkungan dan Warga Lokal

Pemkab Paluta Dukung Investasi AMP di Siunggam Tonga, Tekankan Komitmen Lingkungan dan Warga Lokal

Pemkab Paluta dukung investasi AMP di Siunggam Tonga, dengan catatan lingkungan terjaga dan warga lokal dapat manfaat.

Ratusan Sawit Ilegal Ditumbangkan, TNGL Pulihkan Ekosistem Leuser

Ratusan Sawit Ilegal Ditumbangkan, TNGL Pulihkan Ekosistem Leuser

Upaya memulihkan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari perambahan terus dilakukan. Di Blok Hutan Rembawaren, Resor Bahorok,

82 SPPG Beroperasi di Langkat, Pemkab Siapkan Inspeksi 14 Indikator MBG

82 SPPG Beroperasi di Langkat, Pemkab Siapkan Inspeksi 14 Indikator MBG

82 SPPG di Langkat melayani 225.860 penerima manfaat MBG. Pemkab Langkat menyiapkan inspeksi dengan 14 indikator untuk memastikan pelayanan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer