Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Desa Disorot, DPRD Sergai Sentil Lemahnya Pengawasan PMD

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
SERAHKAN: Rasdiaman Damanik menyerahkan hasil pembahasan LKPJ Komisi I kepada Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan . ( Fadly/Sumut Pos)
SERAHKAN: Rasdiaman Damanik menyerahkan hasil pembahasan LKPJ Komisi I kepada Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan . ( Fadly/Sumut Pos)

Advertisement

 

SERGAI, Sumutpos.jawapos.com-Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Serdang Bedagai kembali menuai sorotan. Komisi I DPRD Sergai menilai pengawasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) masih lemah, sehingga berimbas pada tidak optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

Sorotan itu mencuat dalam Sidang Paripurna DPRD Sergai dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sergai Tahun Anggaran 2025, yang digelar Senin (13/04/2026).

Advertisement

Juru Bicara Komisi I, Rasdiaman Damanik, mengungkapkan bahwa dari 234 desa di Sergai, hanya terdapat 133 BumDes. Dari jumlah itu, baru 43 BumDes yang memiliki badan hukum. Lebih memprihatinkan, sebagian besar BumDes yang ada tidak berjalan optimal, bahkan cenderung mati suri.

“Ini menjadi alarm serius. Kondisi ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan Dana Desa yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara,” tegas Rasdiaman di hadapan forum paripurna.

Advertisement

Komisi I menilai, stagnasi BumDes tidak bisa dilepaskan dari minimnya pembinaan dan pengawasan oleh Dinas PMD sebagai leading sector. Padahal, peran PMD dinilai krusial dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Menanggapi kritik tersebut, Bupati Sergai Darma Wijaya melalui Wakil Bupati Adlin Tambunan menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang disampaikan DPRD. Ia menilai masukan tersebut sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Rekomendasi DPRD adalah instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kinerja, dan memastikan pembangunan daerah tetap berada di jalur yang tepat,” ujar Adlin.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sergai untuk melakukan pembenahan, termasuk memperkuat pengawasan dan mendorong optimalisasi peran BumDes sebagai penggerak ekonomi desa.

Menurutnya, langkah perbaikan tersebut akan sejalan dengan percepatan pencapaian visi dan misi daerah yang terangkum dalam program strategis Panca Darma.

Advertisement

Artikel Terkait

Reses DPRD Sergai di Dolok Merawan, Warga Desak Jalan Naga Raja 1–Panglong Segera Dibangun

Reses DPRD Sergai di Dolok Merawan, Warga Desak Jalan Naga Raja 1–Panglong Segera Dibangun

Warga Dolok Merawan desak DPRD Sergai kawal pembangunan Jalan Naga Raja 1–Panglong yang dinilai penting bagi akses sekolah dan warga.

Komisi I DPRD Sergai Bedah Sengketa Lahan 10 Hektare, Ahli Waris Serahkan Dokumen Kepemilikan Sejak 1972

Komisi I DPRD Sergai Bedah Sengketa Lahan 10 Hektare, Ahli Waris Serahkan Dokumen Kepemilikan Sejak 1972

Komisi I DPRD Sergai menggelar RDP sengketa lahan 10 hektare. Ahli waris serahkan dokumen kepemilikan, PT DMK segera dipanggil.

Pemkab Sergai Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pertahankan WTP Delapan Kali Berturut-turut

Pemkab Sergai Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pertahankan WTP Delapan Kali Berturut-turut

Pemkab Sergai serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD. Pendapatan capai Rp1,87 triliun dan raih WTP ke-8 berturut-turut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer