Dua Aktivis Interupsi Paripurna DPRD Dairi, Soroti Validitas Data hingga Etika ASN
DAIRI, Sumutpos.Jawapos.com-Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dairi yang semestinya berjalan formal dan terukur, mendadak berubah dinamis. Agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Dairi terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026), diwarnai interupsi dua aktivis mahasiswa.
Dipimpin Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, jalannya sidang sempat terhenti ketika Andi Silalahi dan Arif Manik berdiri menyampaikan aspirasi. Meski sempat dihalangi petugas Satpol PP, pimpinan sidang akhirnya memberi ruang bagi keduanya untuk berbicara.
Arif Manik, yang juga pengurus KNPI Sumatera Utara, mempertanyakan dasar pemberian penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Dairi, Vickner Sinaga, khususnya terkait klaim penurunan angka pengangguran. Menurutnya, realitas di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi tersebut.
“Banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi. Klaim penurunan pengangguran perlu diuji kembali dengan data yang lebih akurat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan data dalam laporan LKPj, khususnya terkait luas lahan padi gogo. Dalam laporan disebutkan mencapai 2.000 hektare, sementara hasil konfirmasi ke Dinas Pertanian menunjukkan angka 1.882 hektare.
“Perbedaan ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut validitas data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan,” tegas Arif.
Tak hanya itu, program “Jalan Tanpa Genangan” (Jatagena) yang sempat digaungkan pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan konsistensi pelaksanaan. Di sisi lain, ia mengkritik alokasi anggaran yang dinilai kurang menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk belanja rutin seperti makan minum dan pengadaan pakaian dinas.
Sorotan juga diarahkan pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal, meski potensi daerah cukup besar.
Sementara itu, Andi Silalahi, Ketua GMNI Cabang Dairi, mengangkat isu etika aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai perilaku sejumlah ASN yang merayakan kegiatan pribadi di lingkungan kantor saat jam kerja mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
