Komisi C DPRD Sumut Soroti Penanganan Pembagian Wilayah Plat BK-BB
MEDAN, SUMUT POS- Komisi C DPRD Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut guna membahas penanganan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kendaraan baru berkode plat BK, yang dinilai menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, isu pembagian wilayah penggunaan nomor polisi (nopol) BK dan BB menjadi sorotan utama.
Sejumlah pihak mempertanyakan dasar hukum pembagian wilayah hingga kewenangan penerbitan kode plat kendaraan di Sumatera Utara.
Perwakilan LSM Kalibrasi, Antony Sinaga, menilai pengurusan BBNKB kendaraan berkode BK saat ini terkesan dimonopoli oleh wilayah Medan Utara.
“Pengurusan BBN I ini dimonopoli Medan Utara. Mereka punya wilayah hukum, tapi malah kemana-mana wilayahnya,” ujar Antony dalam RDP di Ruang Komisi C DPRD Sumut, Rabu (13/5/2026).
Menanggapi hal tersebut, pihak Bapenda Sumut melalui Herliene Y Altius menegaskan bahwa kewenangan lembaganya hanya berada pada sektor penerimaan pajak dan BBNKB.
“Kami hanya memiliki kewenangannya dari sisi BBNKB dan penerimaan pajak. Sementara segala ketentuan penerbitan nopol berada pada Dirlantas Polda Sumut,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Syahrul, mempertanyakan dasar hukum perubahan penggunaan plat BK menjadi BB di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Ia menyebut beberapa wilayah seperti Nias, Samosir, Toba, Sibolga hingga Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menggunakan plat BB, sementara sebagian besar daerah lain memakai BK.
