Mahasiswa Gedor Dinas Kesehatan Paluta, Bongkar Dugaan Skandal “Kunjungan Hantu” BPJS
PALUTA, Sumutpos.jawapos.com– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Elemen Mahasiswa Penyelamat Anggaran Tapanuli Bagian Selatan (DPP GEMPA TABAGSEL) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Mereka menuntut pengusutan dugaan skandal manipulasi data pelayanan kesehatan di Puskesmas Batang Onang.
Aksi tersebut diwarnai dengan dorongan keras mahasiswa terhadap pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti temuan yang mereka sebut sebagai praktik “kunjungan hantu” (phantom visits) dan “tagihan fiktif” (phantom billing) dalam sistem pelayanan berbasis BPJS Kesehatan.
Dalam orasinya, massa aksi mengklaim menemukan kejanggalan serius pada data riwayat layanan sejumlah warga di aplikasi Mobile JKN. Sejumlah nama tercatat memiliki riwayat kunjungan dan diagnosis medis, meski warga bersangkutan menyatakan tidak pernah berobat ke fasilitas kesehatan tersebut pada waktu yang tercantum.
“Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data sistem dan fakta di lapangan. Kami menduga ada manipulasi dalam input data layanan yang berimplikasi pada klaim BPJS,” ujar perwakilan mahasiswa dalam pernyataan tertulisnya.
Mahasiswa menilai dugaan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan berpotensi sebagai tindakan terstruktur untuk memengaruhi capaian indikator kinerja layanan, khususnya Contact Rate yang berkaitan langsung dengan besaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan.
Menurut mereka, skema tersebut diduga dimanfaatkan untuk memastikan pencairan dana kapitasi tetap optimal, meski kualitas dan realisasi layanan di lapangan tidak sesuai dengan data yang dilaporkan.
Sejumlah regulasi turut disorot dalam aksi tersebut, di antaranya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Permenkes tentang pencegahan fraud dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, hingga potensi pelanggaran pasal dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen apabila terbukti adanya manipulasi data.
Dalam tuntutannya, massa aksi memberikan ultimatum 3x24 jam kepada Dinas Kesehatan Paluta untuk membentuk tim audit independen, mengevaluasi Kepala Puskesmas Batang Onang, serta mengusut dugaan keterlibatan pihak terkait.
Mereka juga meminta BPJS Kesehatan melakukan audit forensik digital terhadap sistem klaim kapitasi, serta mempertimbangkan sanksi tegas apabila ditemukan indikasi phantom billing.
Tak hanya itu, mahasiswa turut mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan berdasarkan bukti awal berupa data digital yang mereka klaim telah dikumpulkan.
