MEDAN, SUMUT POS- Pengamat transportasi Ki Darmaningtyas menilai kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) merupakan kebutuhan bagi kota besar seperti Medan yang terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa BRT bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan, melainkan bagian dari upaya membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan.
“BRT memang bukan solusi jitu mengatasi kemacetan, tetapi suatu kota kalau mau memberikan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, terjangkau, dan ada kepastian waktu kepada warganya, perlu memiliki BRT,” kata Ki Darmaningtyas saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Rabu (10/6/2026).
Menurut Ki Darmaningtyas, Kota Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang, kebutuhan terhadap transportasi publik yang berkualitas menjadi semakin mendesak.
“Kota sebesar Medan sudah saatnya punya BRT, biar sebagian warganya beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini persoalan kemacetan di berbagai kota besar, termasuk Medan, tidak bisa hanya diselesaikan dengan memperlebar jalan atau membangun infrastruktur baru. Sebab, pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat pada akhirnya akan kembali memenuhi kapasitas jalan yang tersedia.
Ki Darmaningtyas juga mengingatkan bahwa diskusi mengenai pengembangan BRT seharusnya tidak lagi berfokus pada persoalan apakah masyarakat yakin atau tidak terhadap moda transportasi tersebut. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat bersama-sama mendorong perubahan perilaku agar penggunaan angkutan umum semakin meningkat.
“Pertanyaannya jangan yakin dan tidak, tapi bagaimana mendorong agar warga Medan mau pindah ke BRT,” tegasnya.
Menurut dia, keberhasilan sebuah sistem transportasi massal tidak hanya ditentukan oleh kualitas armada maupun infrastruktur yang disediakan pemerintah, tetapi juga oleh kemauan masyarakat untuk mengubah kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi.
