Polemik Bobby Nasution dan Ricky Anthony Harus Jadi Momentum Evaluasi DPRD Sumut
MEDAN, SUMUT POS - Pengamat Politik dan Pemerintahan, Rafriandi Nasution, menilai polemik yang terjadi antara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony usai rapat paripurna DPRD Sumut harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak, khususnya pimpinan DPRD Sumut.
Menurut Rafriandi, persoalan tersebut tidak semata-mata dipicu oleh keputusan Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang, tetapi juga berakar pada persoalan klasik yang selama ini terjadi di DPRD Sumut, yakni kedisiplinan waktu pelaksanaan rapat serta mekanisme penetapan kuorum yang dinilai tidak dijalankan secara konsisten.
"Selama ini DPR juga sering tidak disiplin waktu. Di awal-awal memang disiplin, tetapi setelah berjalan mereka tidak lagi tepat waktu. Karena itu penjadwalan harus benar-benar dijaga. Kedua belah pihak harus menghargai waktu, karena undangan rapat paripurna harus dihormati oleh semua pihak," kata Rafriandi saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, tata tertib DPRD sebenarnya telah mengatur mekanisme apabila rapat belum memenuhi kuorum. Pimpinan sidang memiliki kewenangan untuk menskors rapat selama jangka waktu tertentu guna memenuhi kuorum. Setelah mekanisme tersebut dilalui, pembahasan mengenai kuorum seharusnya tidak lagi dipersoalkan ketika sidang telah berjalan.
"Kalau sidang sudah dibuka dan mekanisme kuorum sudah selesai sesuai tata tertib, tidak perlu lagi ada interupsi membahas kuorum di tengah jalan. Persoalan kuorum itu sudah selesai di awal persidangan, bukan ketika sidang hampir mengambil keputusan," ujarnya.
Rafriandi juga menilai langkah Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab, perdebatan mengenai kuorum merupakan persoalan internal DPRD yang tidak secara langsung berkaitan dengan posisi gubernur sebagai pihak eksekutif.
"Sebenarnya Bobby tidak perlu keluar. Beliau bisa tetap duduk dan menunggu karena perdebatan itu bukan ditujukan kepada gubernur, tetapi kepada pimpinan sidang. Secara logika seharusnya begitu," katanya.
Meski demikian, ia melihat tindakan Bobby juga dapat dipandang sebagai bentuk pembelajaran bagi anggota DPRD agar lebih memahami situasi dan psikologis kepala daerah ketika menghadiri rapat-rapat resmi.
