Dugaan Penyimpangan Anggaran DPPKB3A Memanas, GEMPUR Palas Desak Kejari dan Inspektorat Bertindak
PADANG LAWAS, Sumutpos.jawapos.com– Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Padang Lawas (GEMPUR Palas) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Lawas, Jumat (7/8).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Ismar Komri Desak Pemkab Batu Bara Beri Subsidi untuk Perumda Tirta Tanjung
Massa aksi menegaskan, pengelolaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, mereka meminta dugaan penyimpangan tersebut diusut secara menyeluruh.
Koordinator lapangan aksi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Pertama, mahasiswa meminta Kejaksaan Negeri Padang Lawas segera memanggil dan memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKB3A terkait dugaan penyimpangan anggaran program pendampingan warga berisiko stunting dengan pagu sekitar Rp1,166 miliar, serta anggaran honor kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mencapai sekitar Rp2,2 miliar.
Kedua, mereka mendesak Inspektorat Kabupaten Padang Lawas melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan DPPKB3A Tahun Anggaran 2025 guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penggunaan anggaran.
Ketiga, mahasiswa meminta Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, melakukan evaluasi terhadap kinerja Plt Kepala DPPKB3A sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
"Evaluasi ini sangat diperlukan demi menjaga kualitas pelayanan publik dan integritas citra pemerintahan daerah," ujar salah seorang perwakilan massa saat menyampaikan orasinya.
Minta Penegakan Hukum Transparan
