Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemko Binjai Bekali Calon Kasek, Wali Kota Tekankan Integritas dan Larangan Transaksi Jabatan

J
Penulis: Johan Panjaitan❯
Puluhan calon kasek mengikuti pembekalan yang dibuka Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. (Diskominfo Binjai/Sumut Pos)
Puluhan calon kasek mengikuti pembekalan yang dibuka Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. (Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

Advertisement

 

BINJAI, Sumutpos.jawapos.com– Pemerintah Kota Binjai memperkuat persiapan calon kepala sekolah (kasek) dengan memberikan pembekalan kepada 66 guru yang telah memenuhi kualifikasi sebagai bakal calon kepala sekolah. Tak hanya soal kompetensi manajerial, Pemko Binjai menempatkan integritas sebagai syarat utama bagi mereka yang nantinya dipercaya memimpin satuan pendidikan.

Pembekalan tersebut dibuka langsung Wali Kota Binjai Amir Hamzah. Ia mengapresiasi para peserta yang dinilai telah memenuhi kualifikasi dan kriteria sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Advertisement

Menurut Amir, kepala sekolah bukan sekadar jabatan struktural di lingkungan pendidikan. Posisi tersebut merupakan amanah yang menuntut kemampuan memimpin, ketegasan dalam mengambil keputusan, sekaligus integritas dalam menjalankan setiap kewenangan.

Karena itu, Amir secara khusus mengingatkan para calon kepala sekolah agar tidak terjebak dalam praktik transaksional. Ia meminta peserta menolak segala bentuk permintaan uang, pemberian materi, maupun barang yang dikaitkan dengan janji pengangkatan sebagai kepala sekolah.

Advertisement

“Jangan pernah melakukan transaksi apa pun yang berkaitan dengan pengangkatan menjadi kepala sekolah,” tegas Amir.

Peringatan tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa proses pengangkatan kepala sekolah harus berjalan berdasarkan kompetensi dan ketentuan yang berlaku, bukan karena kemampuan finansial ataupun kedekatan dengan pihak tertentu.

Amir menilai, semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk menaati aturan. Karena itu, calon kepala sekolah harus memahami sejak awal bahwa jabatan yang kelak diemban bukan fasilitas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan BOS Jadi Perhatian

Selain integritas dalam proses pengangkatan, Amir menyoroti aspek kepatuhan hukum setelah seseorang menduduki jabatan kepala sekolah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengelolaan anggaran sekolah, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Advertisement

Artikel Terkait

Korupsi Dana BOS, Eks Bendahara MAS Farhan Syarif Hidayah Dituntut 3 Tahun Penjara

Korupsi Dana BOS, Eks Bendahara MAS Farhan Syarif Hidayah Dituntut 3 Tahun Penjara

Eks Bendahara BOS MAS Farhan Syarif Hidayah dituntut 3 tahun penjara dalam kasus korupsi dana BOS yang merugikan negara Rp268 juta.

DPRD Sumut Sambut Wacana PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Pemprov Diminta Segera Siapkan Data

DPRD Sumut Sambut Wacana PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Pemprov Diminta Segera Siapkan Data

DPRD Sumut dukung pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan desak Pemprov segera menyiapkan data pegawai.

Pemkab Nisel Perpanjang Masa Kerja 633 PPPK Paruh Waktu, Pegawai Absen Terancam Tak Diperpanjang

Pemkab Nisel Perpanjang Masa Kerja 633 PPPK Paruh Waktu, Pegawai Absen Terancam Tak Diperpanjang

Pemkab Nias Selatan menyerahkan SK perpanjangan masa kerja kepada 633 PPPK Paruh Waktu. Pegawai yang absen terancam tak diperpanjang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer