Bupati Baharuddin Siagian Raih Achievement Person Award, Batu Bara Berpredikat Informatif
MEDAN, Sumutpos.jawapos.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan mendapat pengakuan di tingkat provinsi. Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, meraih Achievement Person Award pada ajang Keterbukaan Informasi (KI) Sumut Award 2026. Di saat yang sama, Kabupaten Batu Bara juga berhasil meraih predikat Informatif sebagai badan publik.
Penghargaan tersebut diberikan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penganugerahan KI Sumut Award 2026, Selasa (20/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, itu merupakan bagian dari evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap badan publik se-Sumatera Utara.
Baca Juga: Terlalu Baik sampai Lupa Diri Sendiri? Ini 9 Kebiasaan yang Perlu Anda Waspadai
Bupati Baharuddin Siagian tidak hadir secara langsung. Penghargaan diterima oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Rusian Heri, bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara, Elpandi.
Achievement Person Award diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, motivasi, dan komitmen Baharuddin dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Sementara itu, predikat Informatif menjadi pengakuan atas upaya Pemkab Batu Bara dalam memenuhi standar keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Meski demikian, keterbukaan informasi tidak semestinya berhenti pada capaian penghargaan. Transparansi harus tercermin dalam kemudahan masyarakat mengakses informasi, memahami kebijakan pemerintah, serta memantau pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Pesan tersebut turut ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja seluruh badan publik, bukan sekadar kewajiban administratif ataupun sarana mengejar penghargaan.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Publik berhak mengetahui proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat yang dihasilkan dari setiap program pemerintah.
Surya juga mendorong badan publik yang telah meraih predikat Informatif untuk membagikan pengalaman, inovasi, dan praktik baik kepada instansi lainnya. Dengan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan, kualitas pelayanan informasi diharapkan semakin merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidha Farwa, mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ia menjelaskan, monitoring dan evaluasi bukan hanya instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik, melainkan juga sarana mendorong perbaikan kualitas pelayanan informasi secara berkelanjutan.
