MEDAN, SUMUT POS- Puluhan warga Jalan Aluminium I, Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, mendatangi Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/11/2026).
Mereka menolak rencana eksekusi lahan seluas 17 hektare yang selama ini menjadi tempat tinggal masyarakat secara turun-temurun sejak 1942.
Warga khawatir kehilangan rumah dan ruang hidup mereka menyusul rencana pelaksanaan eksekusi pada Kamis (12/11/2026). Eksekusi tersebut disebut berdasarkan surat Pengadilan Negeri (PN) Medan tertanggal 29 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, warga meminta DPRD Sumut turun tangan untuk menghentikan eksekusi sekaligus mengusut dugaan praktik mafia tanah yang dinilai merugikan masyarakat.
Koordinator aksi, Wahid, mengatakan warga telah menempati kawasan tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, sebagian masyarakat telah tinggal di lokasi itu sejak 1940-an dan secara rutin membayar pajak.
"Kami ini sudah tinggal di sana sejak zaman orang tua kami, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kami juga membayar pajak. Kenapa sekarang tiba-tiba tanah yang sudah puluhan tahun kami tempati mau dieksekusi?" ujar Wahid dalam keterangannya.
Menurut Wahid, persoalan semakin janggal karena warga tidak pernah dilibatkan dalam proses perkara hukum yang menjadi dasar rencana eksekusi. Sengketa tersebut, kata dia, melibatkan dua pihak, yakni Ibnu Yamin dan seseorang bermarga Parinduri.
Warga mempertanyakan mengapa sengketa antara kedua pihak tersebut justru berdampak pada masyarakat yang telah lama bermukim di atas lahan itu.
"Yang bersengketa itu siapa, yang digugat siapa, tetapi kenapa masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di sana justru harus keluar? Itu yang kami pertanyakan. Tanah itu bukan tanah kosong, di sana sudah berdiri rumah-rumah warga," tegasnya.
