SIANTAR, SUMUTPOS.CO - Sampai saat ini Terminal Tanjung Pinggir belum maksimal beroperasi. Padahal, terminal tipe A ini dibangun dengan menelan biaya sebesar Rp39 miliar, dan sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2023 lalu.
Dari pemantauan awak media ini ke lokasi terminal, tidak ada aktivitas terlihat dan tidak ada satu pun bus yang parkir di sana. Sementara itu, pegawai juga tidak terlihat, hanya petugas keamanan aja yang ada di lokasi.
Rita Sinaga selaku penanggungjawab terminal tersebut tidak ada di tempat.
"Kalau ibu itu tidak masuk kantor, Selasa Rabu lah abang datang," ujar petugas keamanan.
Namun saat media ini mengambil foto terminal tersebut, petugas keamanan melarang.
"Tidak boleh memoto bang. Dilarang," ujarnya tanpa menjelaskan aturan mana yang melarang.
Terkait lambannya pengoptimalan Terminal Tanjung Pinggir ini sudah menjadi sorotan dari publik. Salah satunya DR Robert Tua Siregar,
Specialist Development Planning Area.
Menurutnya, Pemko Siantar mestinya apresiasi Revitalisasi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir.
Namun sangat disayangkan sampai saat ini Secara fungsional terminal tersebut belum di fungsikan, sehingga secara real, penataan terminal transportasi darat di Kota Pematangsiantar masih carut marut.
"Jika dikatakan belum ada arahan dari pemerintah atasan, justru itu yang di perlukan “Gercep” Gerak Cepat dari Instansi teknisnya, baik UPTD Kementerian Perhubungan maupun OPD Dishub Kota Siantar. Segera koordinasi dengan pemerintah pusat, jangan hanya menunggu arahan, karena kondisi terminal sudah harus dibutuhkan difungsikan," ujar Robert baru-baru ini.
Dikatakan Robert, Pemerintah dalam pengelolaan terminal ini perlu kolaborasi yang baik harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga operasionalisasi sarana maupun prasarana transportasinya.
Pemerintah daerah berperan penting dalam melancarkan pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.
"Pemerintah daerah dalam hal inI Pemko harus berperan aktif melakukan penertiban terminal bayangan saat ini agar semua ke Terminal Terpadu Tanjung Pinggir. Dalam hal ini tidak ada pilih bulu, perlakuan sama, pusat kota harus clear dengan terminal banyangan, baik taksi maupun bus umum. Jadi transportasi perantara dalam hal ini angkot dan Ojol berfungsi sebagai perantara dari terminal ke tujuan akhir pengguna jasa," ujar Robert.
Pernyataan Robert ini sejalan dengan perintah Presiden Jokowi saat acara peresmian Terminal Amplas Medan dan Terminal Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar.
Dalam sambutannya ketika itu, Presiden mendorong agar budaya menggunakan transportasi umum seperti bus terus dikembangkan.
“Kita harapkan dengan pembangunan Terminal Amplas, Kota Medan ini dan Terminal Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar, budaya menggunakan transportasi bus ini bisa dikembangkan,” ujar Presiden.
Presiden pun mengharapkan agar setelah dibuka, fasilitas publik ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Menurut Jokowi, pengoptimalan terminal dapat mengurai kemacetan di wilayah perkotaan.
Terpisah Kadis Perhubungan Kota Siantar Julham Situmorang melalui Kabid Angkutan Jalan Raya Tohom Lumbangaol saat dikonfirmasi menegaskan, bahwa Terminal Tanjung Pinggir merupakan gawean Kementerian Perhubungan.
Ia beralasan tidak bisa melakukan penertiban bus antar lintas provinsi yang berada di terminal bayangan inti Kota Siantar lantaran izin trayek nya dari provinsi.
"Kalau kementerian perhubungan ada perintah ataupun arahan, kita siap bekerja sama," katanya. (mag07/han)
Editor : Redaksi