BINJAI, Sumutpos.jawapos.com-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Binjai tahun 2026 diproyeksikan turun signifikan hingga 17,40 persen atau sekitar Rp193 miliar. Penurunan drastis ini merupakan dampak langsung dari pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Dengan pemotongan tersebut, R-APBD Binjai 2026 diperkirakan menjadi Rp835 miliar, jauh menurun dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp1,09 triliun. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna penyampaian Ranperda APBD 2026, Senin (24/11/2025).
Ketua DPRD Binjai, Kristiana Gusuartini br Surbakti membenarkan adanya penurunan tajam anggaran tersebut. “Benar, ada penurunan sekitar Rp175 miliar dari APBD tahun 2025 lalu,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil Anwar menegaskan bahwa pemotongan TKD merupakan kebijakan nasional yang wajib diikuti seluruh pemerintah daerah. “Binjai dipotong sekitar Rp193 miliar. Pengaruhnya besar, tentu saja,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas. “Perizinan, pembuatan KTP, hingga layanan kesehatan seperti UHC tetap kita utamakan,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Binjai, Ardiansyah Putra menyoroti potensi dampak pemotongan TKD terhadap pembangunan infrastruktur. Ia mengkhawatirkan proyek-proyek strategis akan terdampak cukup serius.
“Pemotongan ini bisa menurunkan tajam program pemerintah daerah maupun fiskal daerah. Itu yang kita waspadai,” ujarnya. Ia mendesak Pemko Binjai menyiapkan langkah strategis agar APBD 2026 dikelola lebih tepat sasaran sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi memastikan Pemko tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen untuk tetap mengusung visi Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan di tengah pengetatan anggaran.
Rapat paripurna tersebut diskors untuk dilanjutkan pada sidang pengesahan APBD 2026, yang dijadwalkan berlangsung Kamis (27/11/2025). (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan