JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah belum menunjukkan tanda mereda. Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS), sejumlah pengamat memperkirakan rupiah berpotensi menembus level Rp18.000 per dolar AS dalam waktu dekat. Situasi ini bukan hanya mengguncang pasar keuangan, tetapi juga mulai menggerus daya tahan fiskal pemerintah.
Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah dipicu kombinasi faktor eksternal dan persoalan domestik yang belum terselesaikan. Ketegangan geopolitik global membuat investor memburu aset aman berbasis dolar AS, sementara lonjakan harga minyak memperbesar kebutuhan devisa untuk impor energi.
“Ketika harga minyak naik dan rupiah melemah, kebutuhan dolar untuk impor BBM otomatis membengkak. Itu yang membuat tekanan terhadap rupiah semakin berat,” ujarnya.
Menurut Ibrahim, kondisi saat ini menjadi alarm serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, asumsi dasar APBN 2026 masih menggunakan kurs Rp16.500 per dolar AS dan harga minyak mentah di kisaran USD70 per barel. Padahal, realitas pasar bergerak jauh di atas asumsi tersebut.
Baca Juga: PT DPM Terapkan Backfilling, Solusi Pengelolaan Tailing Ramah Lingkungan di Industri Tambang
Harga minyak Brent kini bertahan di atas USD106 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) telah menembus USD101 per barel. Di sisi lain, rupiah sempat menyentuh Rp17.540 per dolar AS sebelum bergerak di kisaran Rp17.493 pada perdagangan Rabu pagi.
Kondisi itu berpotensi memicu pembengkakan subsidi dan kompensasi energi, terutama untuk BBM dan LPG. Sebab, kebutuhan energi nasional masih sangat bergantung pada impor di tengah produksi minyak domestik yang belum mampu memenuhi permintaan dalam negeri.
Ibrahim menilai tekanan terhadap rupiah tidak cukup diselesaikan lewat kebijakan moneter semata. Ia menyebut akar persoalan juga berada pada kebijakan fiskal yang masih ekspansif di tengah tekanan anggaran.
“Bank Indonesia sudah melakukan intervensi di pasar valas, obligasi, dan offshore NDF. Tapi kalau fiskalnya masih ekspansif, tekanan rupiah akan tetap besar,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan pelemahan rupiah terjadi seiring tekanan yang juga dialami mayoritas mata uang negara berkembang.
Ia menyebut kenaikan harga minyak global yang sudah melampaui 40 persen sejak akhir Februari menjadi salah satu pemicu utama. Selain itu, kenaikan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun yang mendekati 4,5 persen turut memperkuat dolar AS dan memicu arus modal keluar dari emerging markets.
Tekanan domestik pun ikut mempersempit ruang gerak rupiah. Permintaan dolar meningkat akibat repatriasi dividen perusahaan, pembayaran utang luar negeri, hingga kebutuhan valuta asing untuk musim ibadah haji.
Baca Juga: Tren Kesehatan Viral: Bawang Putih di Telapak Kaki, Apakah Benar Bisa Detoks?
Meski demikian, BI memastikan terus memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar. Intervensi dilakukan di pasar spot, obligasi, hingga transaksi non-deliverable forward (NDF) offshore.
“Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Setelah pasar Jakarta tutup, kami standby di pasar Eropa dan Amerika untuk menjaga pergerakan rupiah,” ujar Denny.
Pemerintah Mulai Hitung Risiko Fiskal
Tekanan kurs dan harga minyak yang terus meningkat membuat pemerintah mulai menghitung potensi risiko terhadap APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui pembahasan lintas kementerian kini dilakukan untuk memitigasi dampak gejolak global terhadap sektor energi nasional.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan rapat koordinasi antarmenteri tengah berlangsung guna mencari formulasi terbaik menghadapi tekanan fiskal.
“Pak Menteri bersama jajaran menteri sedang merapatkan hal tersebut. Kita tunggu saja,” katanya.
Baca Juga: Dua Mahasiswi Asal Siantar Dirampok Pria Bersajam di Tanjung Morawa, Kerugian Capai Puluhan Juta
Hingga kini pemerintah masih menahan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tertentu agar tidak naik. Namun, tekanan kurs dan lonjakan harga minyak mulai memunculkan spekulasi bahwa penyesuaian harga energi sulit dihindari apabila kondisi global terus memburuk.
Jika rupiah terus melemah dan harga minyak bertahan tinggi, ruang fiskal pemerintah diperkirakan akan semakin sempit. Beban impor energi meningkat, subsidi membengkak, sementara kebutuhan belanja negara tetap tinggi.
Reformasi Pasar Modal dan Efek Rebalancing MSCI
Di tengah tekanan nilai tukar, pasar modal domestik juga menghadapi sentimen dari hasil review indeks global Mei 2026 oleh Morgan Stanley Capital International. Sejumlah saham tercatat keluar dari MSCI Global Standard Index maupun MSCI Global Small Cap Indexes.
Namun, Otoritas Jasa Keuangan menilai perubahan tersebut merupakan konsekuensi jangka pendek dari reformasi integritas pasar modal yang sedang dijalankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan perubahan komposisi indeks MSCI merupakan proses rutin berdasarkan parameter objektif seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, dan pergerakan harga saham.
“Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh pasar Asia Pasifik pada review kali ini,” ujarnya.
Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan rebalancing MSCI justru menjadi bagian dari proses pembenahan pasar modal nasional.
Menurut dia, reformasi yang dimulai sejak Februari 2026 berfokus pada transparansi kepemilikan saham dan validitas free float emiten. Dengan keterbukaan data yang lebih rinci, penyedia indeks global dapat menghitung porsi saham publik secara lebih akurat.
“Ketika transparansi dibuka, index provider global bisa menghitung lebih akurat mana saham yang benar-benar free float dan mana yang sebelumnya hanya self-claim,” jelasnya.
Baca Juga: Bumi Balakka Segera Miliki Polres Sendiri, Wakapolda Sumut Tinjau Langsung Lokasi Mako
Dampaknya memang terasa dalam jangka pendek. Sejumlah saham keluar dari indeks global dan bobot sebagian emiten mengalami penurunan. Namun, OJK menilai langkah itu merupakan “short term pain” demi menciptakan pasar modal yang lebih kredibel dan investable dalam jangka panjang.
Hingga perdagangan kemarin, respons pasar dinilai masih terkendali. IHSG terkoreksi sekitar 1–1,5 persen, namun belum terlihat aksi panic selling dari investor.
Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menilai keputusan MSCI justru mengurangi salah satu sumber ketidakpastian yang selama ini membayangi pasar domestik.
“Dengan pengumuman MSCI hari ini, satu unsur ketidakpastian sudah berkurang. Itu positif bagi pasar dan menjadi basis untuk bertumbuh ke depan,” katanya.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan