JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Rupiah menghadapi tantangan baru dari arah global. Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga acuan dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC), kemarin (16/9).
The Fed menaikkan Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75–4,00 persen. Langkah tersebut berpotensi memperketat kondisi keuangan global sekaligus meningkatkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Suku bunga AS yang lebih tinggi dapat mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan memperkuat daya tarik aset berbasis dolar. Kondisi tersebut berpotensi memicu pergeseran arus modal dari pasar negara berkembang.
Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kenaikan suku bunga The Fed berpotensi memberikan tekanan terhadap rupiah.
“Pertama sudah biasa terjadi seperti ini akan menekan rupiah. Kedua harus dipantau prospek kebijakan selanjutnya jika akan terus maka bisa pelarian modal keluar,” ujarnya.
Baca Juga: KONI Tebingtinggi Bidik Lima Besar Porprovsu, Pembinaan Atlet Jadi Prioritas
The Fed sendiri masih melihat inflasi sebagai persoalan utama. Bank sentral AS menyatakan inflasi masih berada pada level tinggi sehingga kebijakan moneter ketat diperlukan untuk membawa inflasi kembali menuju target 2 persen secara berkelanjutan.
Namun, apakah kenaikan 25 bps tersebut menjadi langkah terakhir pada 2026 masih menjadi pertanyaan.
Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan pihaknya masih mempertahankan proyeksi bahwa kenaikan 25 bps pada September akan menjadi kenaikan suku bunga The Fed satu-satunya sepanjang tahun ini.
Meski demikian, ambang untuk kembali menaikkan suku bunga kini dinilai lebih rendah. Sikap The Fed juga disebut semakin hawkish, tercermin dari dot plot dan komunikasi para pembuat kebijakan.
“Kami belum melihat alasan untuk segera mengubah proyeksi suku bunga kami,” kata Irman, kemarin (17/9).
Inflasi Jadi Penentu
Menurut Irman, arah kebijakan The Fed selanjutnya sangat bergantung pada perkembangan inflasi AS.
The Fed masih memperkirakan inflasi personal consumption expenditures (PCE) umum dan inti akan turun secara signifikan menjadi masing-masing 2,3 persen dan 2,5 persen pada 2027.
Karena itu, para pembuat kebijakan diperkirakan akan terlebih dahulu mencermati apakah tekanan inflasi terbaru, terutama yang bersumber dari energi, mulai merembet dan bertahan pada harga-harga inti.
Dalam skenario dasar, kondisi tersebut lebih mengarah pada periode suku bunga tinggi yang dipertahankan dalam waktu lama ketimbang siklus kenaikan berkepanjangan.
Baca Juga: BMKG: Kualitas Udara di Medan Masuk Kategori Sedang hingga Tidak Sehat
“Ekonomi AS yang relatif tangguh memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama,” tutur Irman.
Di sisi lain, inflasi yang persisten membatasi ruang pelonggaran kebijakan dalam waktu dekat. Risiko pengetatan tambahan tetap terbuka apabila inflasi inti, ekspektasi inflasi, maupun dampak kenaikan harga energi terhadap komponen harga lainnya atau energy pass-through masih tinggi.
“Proyeksi The Fed sendiri menunjukkan ruang untuk kenaikan lanjutan. Dalam proyeksi September, sejumlah pejabat masih melihat suku bunga dapat bergerak lebih tinggi pada akhir 2026,” paparnya.
BI Perlu Antisipasi
Bagi Indonesia, arah kebijakan moneter AS menjadi salah satu faktor yang harus dicermati Bank Indonesia (BI). Kenaikan imbal hasil obligasi AS dan potensi penguatan dolar dapat menahan arus masuk modal portofolio sekaligus meningkatkan tekanan terhadap rupiah.
Tekanan eksternal juga berpotensi datang dari harga minyak yang tinggi. Kenaikan harga energi dapat memengaruhi perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia.
Dalam kondisi tersebut, ruang gerak BI menjadi semakin penting. Kebijakan suku bunga, intervensi pasar valuta asing, serta instrumen non-suku bunga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah dan pasar keuangan domestik.
“Kami mempertahankan proyeksi BI-rate akhir tahun di level 6,25 persen, dengan intervensi valuta asing (valas) dan kebijakan non-suku bunga kemungkinan tetap menjadi lini pertahanan pertama BI,” pungkas Irman.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan