MEDAN, SUMUT POS – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat sinergi komunikasi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Peran humas pemerintah daerah dinilai strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional agar mudah dipahami masyarakat sekaligus menyalurkan aspirasi dan kritik warga kepada pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan, pemerintah daerah menjadi penghubung penting antara kebijakan nasional dan masyarakat. Humas daerah tidak hanya bertugas menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menyerap respons masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Hariqo.
Baca Juga: Hidup Mulai Berubah! 4 Shio Ini Diprediksi Menemukan Ketenangan dan Peluang Tak Terduga
Hal itu disampaikannya dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10).
Hariqo menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah. Selain menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan, pemerintah juga perlu membuka ruang bagi masukan, keluhan, serta kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.
"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," katanya.
Ia menambahkan, program-program Presiden Prabowo diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, humas daerah perlu menjelaskan manfaat kebijakan pemerintah melalui informasi dan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan warga.
Baca Juga: 100 Unit Laptop Diduga Raib dari SMP Negeri 4 Binjai
Hariqo mencontohkan kenaikan tunjangan profesi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Selain itu, lebih dari 16 ribu sekolah diperbaiki pada 2025 dan lebih dari 71 ribu sekolah dikerjakan pada 2026. Pemerintah juga telah mengirimkan lebih dari 288 ribu papan interaktif digital ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
"Hal-hal seperti ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat agar mereka memahami program pemerintah dan manfaatnya," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai komunikasi publik harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya di lapangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.
"Sebaik apa pun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan," kata Sugiat saat menjadi narasumber panel bertajuk Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah.
Baca Juga: Pemkab Langkat Hadir Bantu Korban Kebakaran di Salapian
Ia juga mendukung upaya Bakom menyelaraskan komunikasi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kesamaan arah komunikasi diperlukan agar informasi mengenai kebijakan pemerintah tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat.
"Pemerintahan adalah satu kesatuan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu berbicara dalam satu narasi, meskipun dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan daerah masing-masing," ujarnya.
Workshop tersebut diikuti jajaran humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta perwakilan 33 pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Sumatera Utara menjadi provinsi pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan program pembinaan komunikasi kehumasan daerah oleh Bakom. Program ini selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah provinsi dengan melibatkan unsur kehumasan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, serta satuan kerja pemerintah pusat di daerah.
Baca Juga: Empat Rumah Terbakar di Salapian Langkat, Satu Milik Anggota DPRD
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah mengharapkan Bakom hadir langsung untuk memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah hingga ke daerah.
Selain diskusi, peserta juga mengikuti pelatihan juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional. Kegiatan ditutup dengan simulasi konferensi pers secara berkelompok menggunakan kasus-kasus yang berkaitan dengan Sumatera Utara.
Melalui pelatihan tersebut, humas pemerintah daerah diharapkan semakin siap menghadapi media, menyampaikan kinerja pemerintah secara efektif, serta merespons isu yang berkembang cepat di ruang digital. (rel/tri)
Editor : Redaksi